BOGOR, PUNGGAWANEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas di tengah ekspansi besar-besaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG): lebih dari 240 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur operasional program tersebut dihentikan sementara karena dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi penghentian ini pada Senin, 11 Mei 2025, di sela peresmian dua SPPG baru di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Langkah suspensi ini bukan sekadar teguran administratif, melainkan respons langsung terhadap potensi risiko kesehatan yang bisa mengancam jutaan penerima manfaat program pemerintah itu.

“Sekarang sudah ada 240-an yang kita suspend atau dihentikan sementara, karena ada hal-hal yang harus dipenuhi,” kata Dadan, sebagaimana dilansir ANTARA.

Dari ratusan SPPG yang dibekukan, sebagian besar bermasalah pada satu hal krusial: sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) yang diterbitkan Dinas Kesehatan setempat. Sertifikat ini bukan formalitas biasa. Ia menjadi jaminan bahwa setiap dapur yang memasak makanan untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat.

BGN menetapkan aturan tegas soal ini. Jika dalam satu bulan sejak beroperasi sebuah SPPG belum juga mengantongi SLHS, maka kegiatan operasionalnya akan otomatis dihentikan sementara hingga persyaratan terpenuhi. Kebijakan ini berlaku tanpa pengecualian di seluruh wilayah Indonesia.

Selain masalah sertifikasi, sejumlah SPPG juga ditemukan memiliki persoalan fisik pada fasilitas dapurnya. Dadan menyebut ada dapur yang tata ruangnya berpotensi menimbulkan kontaminasi silang, yakni kondisi di mana bahan mentah dan makanan yang sudah diolah bisa saling bersentuhan dan menularkan bakteri berbahaya. Situasi semacam ini jelas tidak bisa dibiarkan dalam sistem distribusi makanan berskala nasional.

“Ada juga yang ruangannya harus dimodifikasi supaya tidak terjadi kontaminasi silang, ada juga beberapa ruangannya terlalu kecil,” ujar Dadan.

Kondisi ruangan yang sempit menjadi faktor lain yang tak kalah penting. Dapur dengan kapasitas terbatas berisiko menurunkan standar kebersihan proses pengolahan, terutama ketika volume produksi makanan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat.

Meskipun ratusan SPPG dibekukan, angka tersebut terbilang kecil dibandingkan total fasilitas yang kini beroperasi secara nasional. BGN mencatat hingga saat ini telah ada 28.390 SPPG yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Jaringan dapur sebesar itu melayani sekitar 62 juta penerima manfaat, menjadikan MBG salah satu program pangan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Jumlah SPPG yang dibekukan, sekitar 240 unit, hanya mewakili kurang dari satu persen dari total fasilitas yang ada. Namun BGN menegaskan bahwa sekecil apa pun proporsinya, standar tidak boleh dikompromikan. Setiap titik lemah dalam rantai produksi makanan berpotensi berdampak luas mengingat skala distribusi program ini.

Dadan menekankan bahwa suspensi bukanlah sanksi permanen. SPPG yang dibekukan diberi kesempatan untuk segera melengkapi persyaratan, baik mempercepat pengurusan SLHS di Dinas Kesehatan maupun melakukan renovasi atau modifikasi fasilitas dapur sesuai standar yang ditetapkan. Setelah semua syarat terpenuhi, operasional dapat kembali dilanjutkan.

Langkah ini mencerminkan pendekatan BGN yang mengutamakan kualitas di atas kuantitas dalam memperluas jangkauan MBG. Di satu sisi, pemerintah terus menggenjot pembukaan SPPG baru di berbagai daerah. Di sisi lain, pengawasan ketat terhadap standar operasional tetap dijalankan agar program ini tidak sekadar besar secara angka, tetapi juga terpercaya dari sisi keamanan pangan.

Pada hari yang sama, Dadan meresmikan dua SPPG baru di wilayah Citaringgul dan menjadikannya SPPG ke-14 di Kecamatan Babakan Madang. Peresmian ini menunjukkan bahwa ekspansi program tidak berhenti, meski proses evaluasi dan penertiban fasilitas yang tidak memenuhi syarat terus berjalan paralel.

Dari sisi penerima manfaat, program ini mulai memperlihatkan dampak yang melampaui sekadar pemenuhan gizi harian. Dadan menceritakan pengalaman menarik yang ia temui di lapangan: ada siswa yang sebelumnya tidak menyukai sayuran, kini mulai mengonsumsinya secara rutin berkat kebiasaan makan yang dibangun melalui program MBG.

“Bahkan, ada beberapa yang tidak suka sayur jadi suka sayur,” ujarnya dengan nada antusias.

Perubahan kebiasaan makan seperti ini menjadi indikator keberhasilan yang tidak bisa diukur semata dari jumlah porsi makanan yang didistribusikan. Program MBG tampaknya mulai membentuk pola konsumsi yang lebih sehat di kalangan anak-anak usia sekolah, sebuah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

BGN menyatakan akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG yang beroperasi. Peningkatan kualitas layanan menjadi agenda yang tidak boleh berhenti, mengingat program ini menyentuh langsung kehidupan puluhan juta warga Indonesia setiap harinya.

FAQ

Mengapa 240 SPPG dihentikan sementara oleh BGN? Penghentian sementara dilakukan karena sejumlah SPPG belum memenuhi persyaratan operasional, terutama sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan, serta adanya kondisi fisik dapur yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang atau ruangan yang terlalu sempit.

Apakah SPPG yang dibekukan bisa beroperasi kembali? Ya. Suspensi bersifat sementara. SPPG yang dibekukan dapat kembali beroperasi setelah melengkapi seluruh persyaratan, termasuk memperoleh SLHS dan melakukan perbaikan fasilitas dapur sesuai standar BGN.

Berapa total SPPG yang kini aktif melayani Program MBG di seluruh Indonesia? Hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 28.390 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia, melayani sekitar 62 juta penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat.