JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Lebih dari 196 ribu satuan pendidikan di Indonesia tercatat mengalami kerusakan dan mendesak untuk segera ditangani. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini memacu langkah dengan memastikan data kondisi sekolah di seluruh pelosok negeri akurat dan dapat dipertanggungjawabkan—sebab dari sinilah nasib perbaikan ratusan ribu sekolah itu akan ditentukan.
Kemendikdasmen menggelar kegiatan Sosialisasi Pendataan Prasarana Satuan Pendidikan yang melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala satuan pendidikan dari seluruh Indonesia. Forum ini bukan sekadar pertemuan rutin—ia menjadi titik tolak dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang diamanatkan langsung oleh Presiden.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, membuka forum dengan pesan yang tegas: kualitas pembelajaran tidak bisa dilepaskan dari kondisi fisik tempat belajar. Guru butuh ruang yang layak. Siswa butuh lingkungan yang aman dan nyaman. Dua hal sederhana yang selama ini masih menjadi mimpi bagi jutaan anak Indonesia.
Suharti menyebutkan angka yang cukup mengejutkan: 196.022 satuan pendidikan dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan segera. Presiden telah memberikan arahan agar perbaikan dilakukan secara bertahap dan tuntas hingga 2028. Arahan itu, kata Suharti, bukan sekadar target administratif, melainkan mandat moral untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar menyentuh sekolah yang paling membutuhkan.
“Keberhasilan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas data yang kita bangun bersama,” tegas Suharti di hadapan para peserta sosialisasi.
Inilah inti dari seluruh agenda: data. Tanpa data yang akurat, program sebesar apa pun hanya akan berjalan di atas asumsi. Data yang terkumpul dari pendataan ini akan menjadi dasar pemerintah dalam memetakan kebutuhan revitalisasi di setiap daerah, menetapkan prioritas penanganan, menyusun rencana pembiayaan, hingga memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kondisi di lapangan—bukan sekadar angka di atas kertas.
Suharti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memandang proses pendataan ini sebagai bagian dari gerakan bersama memperbaiki layanan pendidikan nasional. Bukan tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama dari pusat hingga kepala sekolah di pelosok daerah.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menambahkan dimensi lain yang kerap luput dari perhatian: setiap jenis sekolah punya kebutuhan prasarana yang berbeda. SMA memerlukan ruang akademik yang memadai. SMK membutuhkan bengkel praktik yang selaras dengan standar industri. Sementara SLB memerlukan fasilitas yang adaptif, yang dirancang khusus sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
Tatang menegaskan bahwa forum pendataan ini menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan ribuan SMA, SMK, dan SLB di seluruh Indonesia. Tanpa akurasi data, kebijakan yang lahir hanya akan menjawab kebutuhan umum—bukan kebutuhan spesifik jutaan siswa yang sesungguhnya berbeda-beda.
“Akurasi dan kualitas data kondisi riil di lapangan menjadi kunci utama agar setiap kebijakan serta intervensi pemerintah dapat tepat sasaran,” ujar Tatang.
Dari sisi pendidikan dasar dan nonformal, Direktur Jenderal Gogot Suharwoto menegaskan bahwa program revitalisasi akan dijalankan secara berkelanjutan hingga 2028. Tidak ada sekolah yang boleh tertinggal. Setiap ruang yang rusak harus mendapat penanganan—secara bertahap, terencana, dan berbasis data.
Untuk mewujudkan itu, Gogot meminta seluruh UPT Kemendikdasmen di Indonesia turun tangan mendampingi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam proses pendataan. Prosesnya harus mengikuti siklus pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memastikan verifikasi serta validasi data dilakukan secara berjenjang—dari sekolah, ke dinas, hingga ke pusat.
Pendataan ini bukan pekerjaan teknis semata. Ia adalah bagian dari tata kelola pendidikan yang lebih besar: memastikan program berjalan terintegrasi, terpadu, dan sepenuhnya berbasis data yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Data yang dimasukkan akan menjadi dasar bagi kami dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki sekitar 190 ribu sekolah yang masih memiliki ruangan yang rusak. Tujuan akhirnya adalah memastikan anak-anak Indonesia belajar di satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan layak,” tutup Gogot.
Di balik angka 196 ribu itu ada nama-nama anak yang setiap hari duduk di ruang kelas yang retak dindingnya, bocor atapnya, atau berbahaya lantainya. Program revitalisasi ini bukan sekadar proyek infrastruktur—ia adalah janji negara kepada generasi yang sedang . Dan kualitas data yang dikumpulkan hari ini akan menentukan seberapa jauh janji itu bisa ditepati.
FAQ
Apa itu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dijalankan Kemendikdasmen?
Program ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi fisik sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan di seluruh Indonesia, dengan target penyelesaian bertahap hingga tahun 2028 sesuai arahan Presiden.
Mengapa pendataan prasarana sekolah menjadi prioritas utama dalam program ini?
Karena data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan prioritas perbaikan, menyusun anggaran, dan memastikan intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.
Berapa jumlah sekolah yang tercatat rusak dan membutuhkan perbaikan segera?
Kemendikdasmen mencatat sebanyak 196.022 satuan pendidikan mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera dalam program revitalisasi yang akan berlangsung hingga 2028.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.