PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Dalam diskusi interaktif “Presiden Prabowo Menjawab” yang digelar di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan secara rinci posisi Indonesia terkait keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza serta berbagai isu strategis nasional lainnya.

Acara yang berlangsung Kamis malam itu menghadirkan enam tokoh dari berbagai bidang, termasuk jurnalis senior Retno Pinasti, pengamat politik Rizal Malarangeng, psikolog forensik Bosman Batubara, ekonom Muhammad Faisal dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, presenter Najwa Shihab, dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Latar Belakang Keterlibatan Indonesia di Board of Peace

Presiden Prabowo menjelaskan kronologi keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian Gaza yang bermula setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan pembalasan Israel yang menghancurkan 80 persen Gaza dengan korban diperkirakan mencapai 70.000 jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Indonesia termasuk negara yang paling aktif mengirim bantuan kemanusiaan. Kami mengirimkan tiga pesawat Hercules dan dua kapal rumah sakit,” ungkap Prabowo.

Titik krusial terjadi saat Sidang Umum PBB September 2025, ketika Prabowo—sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden AS Donald Trump—menyampaikan pidato tegas mengenai situasi Palestina. Beberapa jam kemudian, delapan negara Muslim termasuk Indonesia diundang Trump untuk membahas rencana perdamaian 21 poin.

Dalam pertemuan tersebut, yang dipimpin bersama oleh Trump dan Presiden Turki Erdogan, hadir pula perwakilan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, Qatar, dan Mesir. Indonesia bersama tujuh negara lainnya sepakat mendukung poin ke-19 dan 20 dari rencana Trump yang membuka jalan bagi penentuan nasib sendiri Palestina dan dialog politik untuk hidup berdampingan secara damai.

Syarat Keterlibatan dan Caveat Nasional

Kepala Negara menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk terlibat dalam pasukan perdamaian memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi.

“Saya sampaikan sejak awal: Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian asalkan disetujui PBB, didukung semua pihak termasuk otoritas Palestina, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, UAE, bahkan secara de facto oleh Hamas,” tegas Prabowo.

Indonesia juga menetapkan caveat nasional yang jelas: tidak akan terlibat dalam operasi militer terhadap Hamas dan tidak akan ikut serta dalam pelucutan senjata Hamas. Fokus Indonesia murni pada perlindungan warga sipil dari serangan pihak manapun.

Presiden menjelaskan bahwa Board of Peace kemudian disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang tidak diveto oleh negara manapun, termasuk mendapat dukungan implisit Rusia dan China melalui abstain.

Status Terkini: Ditangguhkan Sambil Menunggu Kejelasan

Merespons perkembangan terbaru dengan dimulainya konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, Presiden mengumumkan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia saat ini ditangguhkan atau “on hold”.

“Menteri Luar Negeri sudah mengumumkan bahwa kami menangguhkan semua rencana pengiriman pasukan sampai situasi lebih jelas. Bagaimana kami bisa terlibat jika tidak ada suasana damai?” kata Prabowo.

Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan berupa pangan dan program rekonstruksi akan terus berjalan karena kebutuhan mendesak rakyat Palestina.

Ketika ditanya apakah perang yang baru dimulai cukup menjadi indikator untuk keluar dari BoP, Prabowo menjawab, “Itu salah satu indikator yang sangat kuat. Namun kami masih perlu sinkronisasi dengan mitra-mitra kami seperti Mesir, Yordania, Turki, dan negara lainnya.”

Presiden juga menyampaikan komitmen tegasnya: “Selama keterlibatan di BoP bisa membantu perjuangan rakyat Palestina, kami akan berusaha. Namun begitu kami menyimpulkan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kami akan keluar—tanpa menunggu tujuh negara lain.”

Tantangan Ekonomi di Tengah Perang Global

Dalam diskusi yang sama, Presiden juga merespons kekhawatiran ekonom Muhammad Faisal mengenai dampak perang terhadap ekonomi domestik, terutama terkait lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh 100 dolar per barel dan pelemahan rupiah hingga Rp17.000 per dolar AS.

Faisal mengingatkan bahwa jika kondisi ini berlangsung lama, pembengkakan subsidi energi bisa mencapai lebih dari 100 triliun rupiah, yang berpotensi menembus batas defisit APBN 3 persen dari PDB.

Presiden Prabowo menjawab dengan menjelaskan strategi efisiensi yang telah dilakukan, menghasilkan penghematan 308 triliun rupiah di tahun pertama pemerintahannya—sebagian besar dari pemangkasan pengeluaran yang dianggap berpotensi korupsi.

“ICOR Indonesia 6,5—tertinggi di kawasan. Korea, Singapura, Thailand hanya 4. Vietnam bahkan 3,6. Ini artinya kita 30 persen lebih tidak efisien. Dari APBN 3.700 triliun rupiah, jika kita gunakan standar ICOR regional, masih ada potensi penghematan besar,” ungkap mantan Panglima TNI itu.

Prabowo merinci berbagai pos penghematan yang telah dilakukan: biaya seremonial dipangkas, pembelian alat tulis kantor dikurangi 90 persen, sewa gedung untuk rapat di luar kota dihilangkan, dan biaya percetakan serta souvenir dipotong 75 persen.

Akselerasi Ketahanan Energi Melalui Tenaga Surya

Untuk menghadapi ancaman krisis energi akibat perang, Presiden mengungkapkan rencana ambisius membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dalam waktu maksimal dua tahun.

“Saat ini kita masih memiliki pembangkit listrik tenaga diesel 13 GW. Ini harus kita tutup karena terlalu mahal. Kita sudah bisa memproduksi 11 GW dari dalam negeri. Jadi dalam waktu dekat, 13 GW bisa kita adakan dari tenaga surya,” papar Prabowo.

Lebih jauh, Presiden menyampaikan visi transformasi total menuju energi listrik untuk semua kendaraan—dari motor, mobil, hingga truk dan traktor. “Kami sudah membuat simulasi. Pengeluaran pengguna sepeda motor listrik hanya tinggal 20 persen dibanding yang menggunakan bensin. Ini game changer kita,” katanya.

Indonesia juga memiliki keunggulan dari kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar, bensin, bahkan avtur. “Kita berada dalam posisi lebih baik dibanding banyak negara. Tapi tahun ini kita harus waspada dan mengurangi konsumsi BBM,” tambahnya.

Komitmen Penegakan Hukum dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat

Najwa Shihab mengangkat isu penyerangan terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus, yang disiram air keras hingga mengalami luka bakar hampir 20 persen dan kerusakan kornea mata. Kapolri telah menerima instruksi langsung dari Presiden untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Ini terorisme, tindakan biadab yang harus kita usut sampai ke akarnya—bukan hanya pelaku lapangan, tapi siapa yang menyuruh, siapa yang membayar. Termasuk jika yang melakukan adalah aparat negara, tidak akan ada perlindungan, tidak akan ada impunitas,” tegas Prabowo.

Presiden menjamin tidak ada warga yang boleh diintimidasi atau diteror karena mengkritik pemerintah. “Saya ingin membangun Indonesia yang beradab, pemerintah yang bersih, polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelijen yang bersih,” ujarnya.

Ketika Najwa menyinggung serangkaian kasus teror terhadap jurnalis dan aktivis yang kritis dalam setahun terakhir, Presiden menjawab, “Semua kritikan itu baik dan membantu. Tapi ada orang yang mengkritik dengan motivasi jahat—untuk menimbulkan kebencian, kecurigaan, atau kecemasan. Itu tidak baik.”

Prabowo juga mengingatkan tentang realitas destabilisasi dan disinformasi sebagai bagian dari dinamika bernegara. “Regime change, color revolution—ini nyata terjadi di berbagai negara. Kita harus objektif melihatnya,” katanya.

Namun demikian, Presiden membuka kemungkinan pembentukan tim independen untuk mendukung pengusutan kasus-kasus tersebut. “Kita bisa pertimbangkan. Yang penting tim independen yang benar-benar independen, bukan LSM yang sudah apriori benci pemerintah dan didanai dari luar negeri,” tegasnya.

Industrialisasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

Chatib Basri mengangkat data menyusutnya kelas menengah Indonesia periode 2019-2024 dan tingginya tingkat pengangguran di kalangan terdidik. Ia mengingatkan bahwa 80 persen lapangan kerja yang tercipta dalam periode tersebut bersifat informal dengan upah sekitar Rp1,2 juta per bulan.

“Yang kita butuhkan bukan hanya create jobs, tapi create good jobs—pekerjaan yang layak untuk mereka yang terdidik,” kata Basri.

Presiden merespons dengan menjelaskan strategi transformasi bangsa melalui hilirisasi dan industrialisasi masif. “Yang terjadi selama ini adalah deindustrialisasi. Uang Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah. Kita harus mengolahnya menjadi produk industri bernilai tinggi. Di sinilah anak-anak muda yang pintar bisa bekerja,” ungkap Prabowo.

Sebagai contoh, Presiden menyebutkan rencana membangun pabrik mobil listrik dengan ekosistem baru. “Kenapa kita harus jadi pasar mobilnya orang lain? Korea tidak punya sumber alam, tapi sudah puluhan tahun membuat mobil. Kita punya timah, bauksit untuk aluminium—semua bahan untuk membuat mobil. Tapi selama ini kita tidak melakukan processing,” jelasnya.

Untuk komoditas pertanian, Prabowo menyebutkan pohon industri yang telah dipetakan untuk semua komoditas unggulan Indonesia—dari kelapa yang menghasilkan virgin coconut oil yang bernilai tinggi, kopi terbaik yang selama ini diekspor mentah, hingga coklat yang justru diimpor kembali dalam bentuk produk jadi.

Program Makan Bergizi Gratis: Transparansi dan Akuntabilitas

Merespons kritik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden menyampaikan data terkini bahwa lebih dari 1.030 dapur umum sudah ditutup atau diberi sanksi karena tidak memenuhi standar.

“Kami memiliki Wakil Kepala MBG, Ibu Nani, yang sangat galak melakukan sidak. Ada yang sudah SP1, SP2, dan yang disuspend,” kata Prabowo.

Pemerintah kini menerapkan sistem sertifikasi bagi semua dapur yang ingin terus beroperasi—mencakup kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, hingga standar peralatan. Setiap dapur juga memiliki nomor telepon bebas pulsa dan titik koordinat yang diketahui masyarakat untuk pengaduan.

“Siapapun—ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah—boleh masuk dan komplain. Budaya laporan yang hanya bagus-bagus itu tidak baik. Kita harus menghadapi realitas,” tegasnya.

Jembatan untuk Anak-Anak Terpencil

Salah satu momen mengharukan dalam diskusi adalah ketika Presiden menceritakan pertemuan dengan Yamisa, seorang siswi dari Nias yang melalui video memohon pembangunan jembatan karena setiap hari harus menyeberangi sungai berbahaya untuk bersekolah.

“Anak-anak kami setiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah. Ini soal nyawa,” kata Prabowo mengutip permohonan Yamisa.

Presiden kemudian memerintahkan pembangunan 77 jembatan Bailey, 59 jembatan ARMKOP, dan 82 jembatan perintis. Setahun kemudian, Yamisa melapor bahwa mereka tidak lagi harus menyeberangi sungai dengan kondisi berbahaya.

“Saya tidur lebih nyenyak karena anak-anak di desa terkecil tidak perlu lagi menghadapi bahaya keselamatan,” ujar Prabowo.

Yamisa yang kini duduk di kelas 12 sempat menyampaikan keinginannya menjadi dokter namun terkendala kemampuan ekonomi keluarga. Presiden langsung memerintahkan stafnya untuk memberikan beasiswa penuh.

Pemerintah juga membentuk satgas jembatan yang telah mengidentifikasi sekitar 3.000 titik paling mendesak di seluruh Indonesia yang ditargetkan selesai awal 2027.

Filosofi Kepemimpinan: Menghadapi Masalah, Bukan Menghindarinya

Sepanjang diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam, Presiden Prabowo beberapa kali menekankan filosofi kepemimpinannya yang berakar pada prinsip “rush to the problem”—menghadapi kesulitan, bukan menghindarinya.

“Seorang pemimpin yang baik tidak boleh takut menghadapi kesulitan. Pemimpin yang unggul justru harus mengejar kesulitan itu, menghadapi, dan menyelesaikannya,” katanya.

Prabowo juga menyampaikan filosofi hidup pribadinya: “Kalau Anda bisa bantu banyak orang, bantu banyak orang. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang. Kalau satu orang pun tidak bisa Anda bantu, jangan bikin susah orang lain.”

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi—dari gejolak geopolitik global, ancaman krisis energi, hingga tuntutan transformasi ekonomi dan penegakan hukum—Presiden menegaskan optimisme dan keyakinannya pada kemampuan Indonesia.

“Banyak yang mengejek bahwa Indonesia tidak mungkin berhasil. Tapi saya optimis, saya yakin kita akan berhasil. Kita punya semua yang dibutuhkan. Masalahnya selama ini kita tidak mampu mengelolanya. Sekarang kita harus berubah,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.