Summarize the post with AI
PUNGGAWANEWS, MAKASSAR — Suasana Ruang Sipakatau Balaikota Makassar mendadak penuh ketegangan ketika Wali Kota Munafri Arifuddin meluapkan kekecewaannya secara terbuka atas carut-marutnya pengelolaan sampah di Kota Daeng. Dengan suara lantang dan penuh penekanan selama hampir 15 menit, Munafri memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah yang digelar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jumat (10/4/2026).
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, antara lain Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku Dr. Azri Rasul, Ketua Dewan Lingkungan Hidup Melinda Aksa, seluruh camat, serta berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Munafri tidak menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Makassar bukan perkara baru yang tiba-tiba muncul, melainkan warisan masalah yang telah lama diketahui dan seharusnya sudah lama pula diselesaikan. Ia mengaku telah berkomunikasi intens dengan berbagai pihak, termasuk para tenaga ahli dan kepala pusat terkait, demi menemukan solusi yang benar-benar konkret dan terukur.
Namun yang paling menguras perhatiannya adalah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ia sebut sebagai titik lemah paling krusial dalam penilaian Adipura. Sementara komponen penilaian di wilayah lain berjalan relatif baik, TPA justru menjadi batu sandungan yang menjatuhkan nilai secara keseluruhan. Sistem pembuangan terbuka atau open dumping yang masih berlaku dinilai memperparah kondisi lingkungan, ditambah dengan air lindi yang telah merembes hingga hampir 17 hektar ke kawasan permukiman warga.
Munafri mengaku dilanda rasa malu ketika kondisi TPA Makassar dibandingkan dengan daerah lain. Ia bahkan menjadikan rasa malu dan harga diri sebagai modal utama untuk mendorong perubahan. Ia bertekad kondisi serupa tidak boleh terulang pada tahun mendatang dan memastikan TPA akan menjadi prioritas utama dengan alokasi anggaran yang telah ia instruksikan secara khusus.
Di sisi lain, Munafri juga menyoroti rendahnya kontribusi sejumlah instansi dalam pengelolaan kebersihan, mulai dari kawasan pasar, rumah sakit, hingga lingkungan pendidikan yang menjadi komponen penilaian Adipura namun belum dikelola secara optimal. Ia menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak, melainkan harus menjadi gerakan lintas sektor yang masif dan berkesinambungan.
Dari aspek data, kondisi yang dipaparkan Munafri cukup mengkhawatirkan. Kapasitas angkut sampah Makassar baru menyentuh 67 persen dari total produksi sampah yang mencapai 800 ton per hari. Artinya, sekitar 30 persen sampah masih tercecer tanpa penanganan yang layak. Ironisnya, biaya pengelolaan sampah di Makassar tercatat melampaui satu juta rupiah per ton, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan.
Munafri juga menyentil rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Ia mempertanyakan apakah sampah di kantor-kantor pemerintahan maupun di rumah tangga sudah benar-benar dipilah sebelum dibuang. Menurutnya, tanpa perubahan nyata dari akar paling dasar, seluruh program besar pemerintah hanya akan berjalan di tempat.
Yang membuat Munafri semakin geram, upaya perbaikan TPA yang sudah dirancang pun sempat terhambat oleh penolakan warga setempat. Ia bahkan mengaku lelah menghadapi berbagai hambatan di lapangan yang justru datang dari masyarakat yang seharusnya paling diuntungkan dari perbaikan tersebut.
Menutup arahannya, Munafri menegaskan bahwa pencapaian Adipura bukan sekadar prestasi seremonial, melainkan target nyata yang harus direbut sebagai bukti keseriusan pemerintah kota dalam melayani warganya. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk komunitas dan aktivis lingkungan, untuk bergerak lebih aktif. Ia pun mengingatkan bahwa konsekuensi dari pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan sangat serius dan penegakan hukum tidak mengenal kompromi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.