JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Harga telur ayam ras di tingkat peternak tengah tertekan. Pasokan melimpah, daya serap pasar melemah, dan angkanya masih bertengger di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Kementerian Pertanian pun bergerak, dan pesan dari pucuk pimpinan terdengar tegas: negara harus hadir.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan hal itu pada Minggu, 10 Mei 2026. Ia menyebut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, sudah jelas—peternak rakyat tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi gejolak pasar.

Tekanan yang dialami peternak layer atau ayam petelur rakyat bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Fluktuasi harga dalam beberapa pekan terakhir mencerminkan ketidakseimbangan antara sisi produksi yang kuat dan sisi permintaan yang belum mampu menyerap seluruh hasil panen.

Kementan menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, asosiasi peternak, hingga para pelaku usaha. Tujuannya satu: menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan telur di tingkat nasional agar tidak terus membebani peternak kecil.

Agung menyebut setidaknya empat langkah konkret yang sedang dan akan terus didorong. Pertama, penguatan serapan pasar agar produksi yang ada tidak menumpuk di kandang. Kedua, distribusi antardaerah untuk meratakan pasokan ke wilayah yang masih kekurangan. Ketiga, hilirisasi produk peternakan guna menciptakan pasar baru. Keempat, optimalisasi pemanfaatan telur dalam berbagai program pemenuhan gizi masyarakat.

Soal hilirisasi, Kementan menaruh perhatian besar. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH, Makmun, menjelaskan bahwa pengembangan produk olahan telur dan diversifikasi pemanfaatan hasil peternakan adalah kunci untuk memperluas pasar sekaligus memberikan nilai tambah bagi peternak rakyat.

Makmun menyebut potensi konsumsi telur nasional masih sangat besar dan belum tergarap sepenuhnya. Dengan edukasi gizi yang lebih masif dan perluasan pemanfaatan produk peternakan dalam program-program pemerintah, ia optimistis peluang pasar ke depan akan terus membesar.

Satu instrumen yang kini mendapat sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai bisa menjadi katalis penyerapan telur dalam skala besar secara berkelanjutan, sekaligus menghidupkan permintaan dari bawah.

Agung menekankan bahwa Indonesia sejatinya memiliki kapasitas produksi telur yang tangguh sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Namun kapasitas produksi yang besar tanpa tata niaga yang baik justru bisa berbalik menjadi beban bagi peternak itu sendiri.

“Produksi yang kuat adalah modal penting bangsa. Yang perlu diperkuat adalah tata niaga, distribusi, dan hilirisasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh peternak rakyat,” ujar Agung.

Di lapangan, situasi belum sepenuhnya pulih, tetapi setidaknya kondisi masih terkendali. Ketua Rumah Kebersamaan BKT NT Blitar, Eti, memastikan aktivitas perdagangan telur di Blitar—salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia—masih berjalan mengacu pada harga harmoni yang telah disepakati bersama antar pelaku usaha di daerah itu.

Blitar memang menjadi barometer kondisi peternakan ayam petelur nasional. Ketika harga di sana goyah, biasanya sinyal tekanan sudah merata ke berbagai daerah penghasil telur lainnya. Pernyataan Eti soal kondisi yang masih kondusif setidaknya memberi sedikit ruang napas.

Namun angka tidak bisa berbohong. Harga telur yang masih berada di bawah HAP Rp26.500 per kilogram menunjukkan bahwa keseimbangan pasar belum benar-benar pulih. Peternak masih menanggung selisih yang menggerus margin usaha mereka, terutama yang berskala kecil dengan modal terbatas.

Pemerintah tampaknya menyadari bahwa respons yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan, melainkan langkah struktural yang menyentuh akar masalah. Hilirisasi, penguatan distribusi, dan penyerapan lewat program pemerintah adalah tiga pilar yang terus disebut—dan ketiganya membutuhkan konsistensi pelaksanaan, bukan hanya komitmen di atas kertas.

Ke depan, kemampuan pemerintah mengintegrasikan produksi peternakan rakyat ke dalam rantai nilai yang lebih panjang akan menjadi ujian nyata. Apakah peternak kecil akan benar-benar merasakan manfaatnya, atau kebijakan ini hanya akan menguntungkan pelaku usaha besar yang lebih siap bermain di sektor hilir—itulah pertanyaan yang masih menggantung.

Yang pasti, langkah Kementan saat ini menempatkan stabilisasi harga telur bukan hanya sebagai urusan pasar, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap jutaan peternak rakyat yang menggantungkan hidupnya dari setiap kilogram telur yang mereka hasilkan.

FAQ

Mengapa harga telur ayam ras saat ini masih di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP)? Harga telur turun di bawah HAP Rp26.500 per kilogram karena tingginya pasokan di pasar yang tidak diimbangi dengan daya serap yang memadai. Kondisi ini membuat harga di tingkat peternak tertekan dalam beberapa pekan terakhir.

Apa peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam stabilisasi harga telur? Program MBG dinilai sebagai instrumen strategis yang dapat memperbesar penyerapan telur nasional secara berkelanjutan, sehingga membantu mengurangi kelebihan pasokan yang menekan harga di tingkat peternak.

Apa yang dimaksud dengan hilirisasi produk peternakan dan bagaimana dampaknya bagi peternak rakyat? Hilirisasi adalah pengembangan produk olahan dari hasil peternakan, seperti telur olahan, yang bertujuan menciptakan nilai tambah dan membuka pasar baru. Bagi peternak rakyat, hilirisasi diharapkan mampu menstabilkan harga dan memperluas peluang ekonomi mereka.