NEW YORK, PUNGGAWANEWS – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melangkah ke podium Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Senin, 11 Mei 2026, membawa pesan tegas: bagi Indonesia, hutan bukan sekadar hamparan pohon, melainkan tulang punggung ketahanan bangsa dan ujung tombak aksi iklim global.

Indonesia mendapat kesempatan pertama menyampaikan pandangan negara dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21). Posisi ini bukan kebetulan, melainkan cerminan betapa vitalnya peran Indonesia di panggung kehutanan dunia.

Di hadapan delegasi dari puluhan negara, Raja Juli menegaskan bahwa Pengelolaan Hutan Lestari atau Sustainable Forest Management kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda nasional Indonesia. Bukan sekadar program hijau di atas kertas, melainkan strategi besar yang menyentuh tiga pilar sekaligus: mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Pernyataan Raja Juli di forum bergengsi itu langsung merujuk pada arah kebijakan yang digariskan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo secara konsisten memperkuat tata kelola hutan sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap aksi iklim global.

“Hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan fondasi bagi keberlanjutan masa depan generasi kita dan ketahanan ekonomi bangsa,” ujar Raja Juli dalam pernyataan nasionalnya.

Kalimat itu bukan retorika kosong. Di baliknya tersimpan kebijakan konkret yang sedang diupayakan pemerintah untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang kerap dianggap bertolak belakang: pelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Selama ini, ketegangan antara kepentingan lingkungan dan kebutuhan ekonomi lokal menjadi salah satu tantangan paling kompleks dalam pengelolaan kehutanan Indonesia. Raja Juli menyinggung hal ini secara langsung, menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak boleh hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan semata.

Manfaat nyata bagi masyarakat tapak, yakni mereka yang kehidupannya bergantung langsung pada ekosistem hutan, harus menjadi bagian dari kalkulasi setiap kebijakan kehutanan. Ini adalah pendekatan inklusif yang membedakan retorika dari aksi nyata.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, yang turut hadir mendampingi Menteri dalam forum tersebut, memberikan konteks yang lebih luas tentang arti strategis kehadiran Indonesia di New York.

Menurut Laksmi, Indonesia secara konsisten menempatkan diri di barisan terdepan dalam mendorong solusi perubahan iklim berbasis alam. Posisi ini bukan klaim sepihak, melainkan pengakuan yang lahir dari fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia, bersanding dengan Brasil dan Republik Demokratik Kongo.

Hutan tropis Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi, sekaligus berperan sebagai penyerap karbon yang krusial bagi keseimbangan iklim bumi. Maka setiap kebijakan kehutanan yang diambil Jakarta tidak hanya berdampak domestik, tetapi bergema hingga ke tataran global.

UNFF21 sendiri merupakan forum tingkat tinggi yang mempertemukan para pemangku kepentingan kehutanan dari seluruh dunia di bawah naungan PBB. Sidang ini menjadi arena penting untuk memperkuat kerja sama politik global, mendorong pertukaran pengalaman antarnegara, dan membangun kolaborasi lintas batas dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.

Laksmi menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar ajang diplomasi seremonial. UNFF21 adalah ruang nyata untuk membangun konsensus global menuju pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab, terukur, dan berpihak pada generasi mendatang.

Partisipasi Indonesia dalam sidang ini juga dimanfaatkan secara strategis untuk memperlihatkan capaian pengelolaan kehutanan nasional di mata komunitas internasional. Upaya mempertahankan tutupan hutan, memperkuat tata kelola yang inklusif, serta mendorong akuntabilitas di setiap lini pengelolaan kawasan hutan menjadi poin-poin yang ditonjolkan delegasi Indonesia.

Raja Juli hadir bukan sendirian. Ia didampingi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti dan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagai bagian dari delegasi resmi Republik Indonesia. Komposisi delegasi ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan kehutanan sebagai isu strategis, bukan sekadar urusan teknis kementerian.

Di tengah krisis iklim yang semakin nyata dan mendesak, pernyataan Indonesia di UNFF21 membawa pesan penting: negara dengan hutan tropis terluas kedua di dunia ini tidak sedang menunggu arahan global. Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, memilih untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton dalam drama perubahan iklim yang sedang berlangsung.

Komitmen itu kini telah diucapkan di hadapan dunia. Tantangan berikutnya, dan yang sesungguhnya, adalah memastikan kata-kata di podium PBB itu berbuah kebijakan nyata di lapangan, di dalam hutan-hutan yang masih tersisa di nusantara.

FAQ

Apa yang disampaikan Indonesia dalam Sidang UNFF21 di New York? Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan komitmen Indonesia terhadap Pengelolaan Hutan Lestari sebagai bagian integral agenda nasional, mencakup mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan penguatan ketahanan ekonomi bangsa.

Mengapa kehadiran Indonesia di UNFF21 dianggap strategis? Indonesia adalah salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Kehadiran di forum PBB ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam solusi perubahan iklim berbasis alam sekaligus menunjukkan capaian tata kelola kehutanan nasional kepada komunitas internasional.

Siapa saja yang menjadi bagian dari delegasi resmi Indonesia di UNFF21? Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, didampingi Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti dan Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.