Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Seruan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti agar para pelajar mulai membiasakan diri berjalan kaki atau bersepeda menuju sekolah muncul pada momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Di tengah bayang-bayang krisis energi global dan spekulasi kenaikan harga bahan bakar minyak di dalam negeri, imbauan tersebut menyentuh dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar urusan transportasi anak sekolah.

Mu’ti menyampaikan pandangannya secara terbuka, mendorong siswa yang berdomisili tidak jauh dari sekolah untuk mengoptimalkan moda transportasi sederhana yang sempat kembali hidup pada masa pandemi COVID-19. “Kalau yang rumahnya dekat dari sekolah dan kira-kira aman dan nyaman, tidak ada salahnya jalan kaki atau kembali kepada kebiasaan bersepeda selama masa COVID. Itu kan sehat dan juga bisa hemat energi,” ujarnya sebagaimana dikutip Antara, Rabu, 1 April 2026.

Tidak berhenti di situ, Mu’ti turut mendorong pemerintah daerah untuk berbenah serius dalam hal layanan transportasi publik. Menurutnya, ketergantungan pelajar pada sepeda motor berakar langsung dari minimnya jangkauan angkutan umum di lingkungan tempat tinggal mereka. “Sekarang ada kecenderungan sebagian anak-anak lebih nyaman pakai sepeda motor. Ini tantangan bagi pemerintah daerah,” tegasnya.

Pernyataan Mu’ti itu berhadapan langsung dengan potret mobilitas pelajar Indonesia yang sesungguhnya. Riset tahun 2024 mencatat sekitar 63 persen pelajar Indonesia masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk pergi ke sekolah, sementara angkutan umum hanya digunakan oleh sebagian kecil, bahkan menurut riset Kompas angkanya tidak sampai 10 persen. Pada jenjang sekolah dasar, mayoritas siswa diantar orang tua, mencapai sekitar 70 persen. Ketika memasuki usia SMP dan SMA, penggunaan sepeda motor, bahkan sebelum usia yang semestinya, menjadi pemandangan yang kian lumrah.

Meski demikian, budaya bersepeda ke sekolah belum sepenuhnya sirna. Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia mencatat ada satu sekolah dasar di Jakarta dengan 40 siswa yang secara rutin mengayuh sepeda menuju kelas, dengan frekuensi tiga hingga lima kali seminggu, bahkan sebagian melakukannya setiap hari. Temuan ITDP menegaskan bahwa kebiasaan ini masih bisa tumbuh, dengan syarat ada dukungan sekolah, jarak yang wajar, dan lingkungan yang aman. Sayangnya, kondisi seperti itu masih bersifat lokal dan sporadis.

Jika Indonesia berkaca pada Jepang, kontrasnya terasa tajam. Di banyak kota Jepang, siswa sekolah dasar berjalan kaki ke sekolah bukan karena terpaksa, melainkan karena sistem memang dirancang demikian. Sekolah tidak menyediakan antar-jemput, jalur pejalan kaki dan pesepeda tertata aman, dan kemandirian mobilitas sejak dini dipandang sebagai bagian integral dari pendidikan itu sendiri. Siswa SMP dan SMA umumnya bersepeda atau menggunakan transportasi publik, sementara penggunaan kendaraan pribadi nyaris tidak ada.

Pola yang beragam juga ditemukan di negara-negara Asia lainnya. Di China, meskipun sepeda kini mulai tergeser oleh motor listrik dan kendaraan bermotor, penggunaannya untuk jarak dekat masih cukup signifikan. Vietnam masih mempertahankan budaya bersepeda di kota-kota kecil, meski kota-kota besar mulai mengalami pergeseran serupa dengan Indonesia. Di India, sepeda bahkan menjadi moda utama pelajar di wilayah pedesaan, didukung program bantuan sepeda dari pemerintah daerah. Dibandingkan negara-negara itu, Indonesia dinilai lebih cepat beralih ke kendaraan bermotor, bahkan untuk perjalanan jarak dekat sekalipun.

Di balik aspek budaya dan infrastruktur, ada hitungan ekonomi yang sering luput dari perhatian. Dengan asumsi biaya operasional motor berkisar antara Rp250 hingga Rp350 per kilometer, sementara sepeda hanya membutuhkan biaya Rp0 hingga Rp50 per kilometer, selisihnya mencapai Rp200 hingga Rp300 per kilometer. Bagi pelajar yang menempuh jarak lima kilometer satu arah atau sepuluh kilometer pulang-pergi, pengeluaran menggunakan motor bisa mencapai Rp66.000 per bulan, berbanding Rp11.000 jika bersepeda. Dalam setahun, satu anak bisa menghemat sekitar Rp660.000. Jika dalam satu keluarga ada dua anak, penghematan itu bisa menembus Rp1,3 juta per tahun, angka yang jauh dari sepele di tengah tekanan ekonomi rumah tangga.

Relevansi angka-angka itu semakin terasa ketika Mu’ti menyinggung ancaman krisis minyak global yang dipicu konflik di Timur Tengah. Dalam skenario lonjakan harga energi, kendaraan bermotor menjadi beban yang semakin berat, sementara sepeda dan berjalan kaki justru menjadi pilihan yang tidak terpengaruh sama sekali oleh fluktuasi harga BBM.

Namun perubahan kebiasaan tidak pernah semudah imbauan. Mu’ti sendiri mengakui tantangan nyata di lapangan: minimnya transportasi publik yang layak, infrastruktur jalan yang tidak bersahabat bagi pesepeda, tekanan lingkungan sosial, hingga persepsi kepraktisan yang sudah lama menempel pada budaya berkendara. Berbeda dari Jepang, di mana sistem kota, sekolah, dan transportasi publik saling menopang satu sama lain, di Indonesia pilihan individu sering kali harus berhadapan dengan lingkungan yang tidak mendukung.

Pengalaman berbagai negara Asia menunjukkan satu pelajaran yang konsisten: kebiasaan bersepeda ke sekolah bukan lahir dari kemauan individu semata, melainkan dari desain sistem yang memungkinkannya. Indonesia sebenarnya pernah mengenal budaya itu. Namun dalam beberapa dekade terakhir, arah pembangunan justru bergerak ke sebaliknya, mempertebal ketergantungan pada kendaraan bermotor.

Kini, ketika krisis energi mengetuk pintu, imbauan untuk kembali ke sepeda dan jalan kaki bukan lagi romantisme masa lalu. Ia menjadi kebutuhan yang mendesak. Pertanyaan yang sesungguhnya bukan apakah pelajar Indonesia mampu bersepeda ke sekolah, melainkan apakah sistem yang ada mau dan mampu memberi mereka ruang untuk melakukannya.