JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Sebuah pencapaian bersejarah dalam gerakan koperasi Indonesia tercipta dalam waktu singkat. Sebanyak 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini resmi berbadan hukum—dan di balik angka itu, berdiri ratusan ribu kepala desa yang menggerakkan roda musyawarah hingga ke pelosok negeri.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi secara langsung kepada para kepala desa dalam Musyawarah Nasional II DPP PAPDESI yang digelar di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026. Bagi Ferry, keberhasilan ini bukan sekadar angka di atas kertas—melainkan bukti nyata kekuatan tata kelola dari tingkat akar rumput.

“Tanpa dukungan dari para kepala desa, mustahil pelaksanaan musyawarah desa khusus itu bisa terselenggara di setiap desa di Indonesia,” kata Ferry dalam sambutannya.

Jalan menuju legalitas ribuan koperasi itu dilalui melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus. Forum inilah yang menjadi pintu masuk bagi setiap koperasi untuk memperoleh pengakuan hukum resmi dari Kementerian Hukum. Prosesnya tidak mudah, namun kepala desa di seluruh penjuru Indonesia bergerak cepat dan kompak menyelenggarakannya secara serentak.

Hasilnya: puluhan ribu entitas ekonomi desa kini memiliki landasan hukum yang kokoh—sesuatu yang selama ini menjadi hambatan klasik bagi koperasi di tingkat desa.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri bukan lahir dari ruang kosong. Ferry menyebutnya sebagai amanah langsung Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menghidupkan kembali semangat para pendiri bangsa dalam membangun ekonomi kerakyatan. Ia bahkan menyebut gagasan ini sebagai ‘wangsit’ yang mengalir dari pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan Margono Djojohadikusumo.

“Bapak Presiden ingin sekali agar cita-cita dari para pendiri Republik diwujudkan dalam periode kepemimpinan beliau,” ujar Ferry.

Koperasi, dalam visi ini, didorong kembali ke posisinya sebagai sokoguru perekonomian nasional—sebuah gagasan yang tertuang dalam UUD 1945 namun selama puluhan tahun kerap terpinggirkan oleh arus ekonomi pasar.

Kini, program tersebut telah memasuki babak baru yang lebih konkret. Pembangunan fisik gudang dan gerai koperasi tengah berlangsung di puluhan ribu titik di seluruh Indonesia. Infrastruktur pendukungnya pun tidak main-main—TNI dilibatkan dalam kerja sama strategis untuk mempercepat pembangunan di lapangan.

Keterlibatan militer dalam pembangunan infrastruktur koperasi ini mencerminkan betapa seriusnya pemerintahan Prabowo mendorong program ini berjalan sesuai target.

Namun Ferry menyadari bahwa fase terberat bukan pada pembentukan legalitas, melainkan pada tahap operasional yang kini mulai berjalan. Ia menitipkan pesan tegas kepada para kepala desa untuk menjaga kekompakan di tengah dinamika yang akan muncul saat koperasi mulai beroperasi melayani masyarakat.

“Kami berharap kekompakan bersama para kepala desa agar koperasi ini betul-betul memberikan manfaat bagi anggotanya, yaitu masyarakat desa tersebut,” ucapnya.

Dari sisi kepala desa, sambutan positif datang langsung dari Ketua Umum DPP PAPDESI, Wargiyati. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran kepala desa siap mendukung penuh keberlanjutan program pemerintah pusat. Perhatian besar dari berbagai kementerian dan lembaga, menurutnya, menjadi energi tersendiri bagi para kepala desa yang bekerja langsung di garis depan pembangunan desa.

Wargiyati juga menegaskan sikap organisasinya secara lugas di hadapan para peserta Munas. Bagi PAPDESI, keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat bukan sekadar pilihan, melainkan komitmen yang diemban bersama demi kesejahteraan masyarakat desa.

“Wajib PAPDESI tegak lurus kepada pemerintah dan mendukung program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat desa,” kata Wargiyati.

Munas II DPP PAPDESI ini dihadiri sejumlah nama besar dari kabinet pemerintahan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa & PDT Yandri Susanto turut hadir, bersama Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota. Kehadiran para pejabat tinggi ini menandakan betapa program Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi salah satu proyek prioritas lintas kementerian.

Dengan 83.000 koperasi yang kini telah sah secara hukum dan infrastruktur fisik yang sedang dibangun, pemerintah tampaknya bertaruh besar pada model ekonomi berbasis komunitas ini. Pertanyaannya kini bukan lagi soal legalitas atau infrastruktur—melainkan seberapa siap koperasi-koperasi ini benar-benar berfungsi dan memberi dampak nyata bagi jutaan warga desa di seluruh Indonesia.

FAQ

Apa itu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan apa tujuannya? Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional berbasis asas kekeluargaan, dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bagaimana 83.000 koperasi desa bisa mendapatkan badan hukum dalam waktu singkat? Legalitas tersebut diperoleh melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang diselenggarakan secara serentak di seluruh desa Indonesia atas dukungan aktif para kepala desa, sehingga setiap koperasi dapat memperoleh pengakuan hukum resmi dari Kementerian Hukum.

Apa tahap selanjutnya setelah 83.000 koperasi resmi berbadan hukum? Program kini memasuki fase pembangunan fisik berupa gudang dan gerai koperasi di puluhan ribu titik di seluruh Indonesia, dengan dukungan infrastruktur dari TNI, sebelum kemudian masuk ke tahap operasional penuh melayani masyarakat desa.