JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kini memasuki babak krusial di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara keras: sidang ini bukan sekadar formalitas, melainkan ujian nyata wibawa negara di hadapan publik.

Yusril menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin, 11 Mei 2026, merespons jalannya persidangan yang menyeret empat prajurit TNI sebagai terdakwa. Dalam sidang yang berlangsung Rabu, 6 Mei 2026, majelis hakim sendiri telah menyoroti sejumlah kejanggalan dalam konstruksi perkara, termasuk cara pelaksanaan dugaan tindak pidana itu dilakukan.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa persidangan ini sekadar formalitas atau bahkan menjadi tontonan yang merusak kepercayaan publik terhadap negara dan institusi penegak hukum,” kata Yusril dalam keterangannya.

Pernyataan itu bukan tanpa sebab. Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menarik perhatian luas. Keterlibatan personel militer sebagai terdakwa menjadikan kasus ini sensitif sekaligus strategis dalam konteks reformasi hukum nasional.

Yusril menegaskan, pemerintah menghormati sepenuhnya independensi lembaga peradilan. Ia tidak ingin pernyataannya ditafsirkan sebagai intervensi eksekutif terhadap proses yudisial yang sedang berjalan.

“Pemerintah pada prinsipnya menjunjung tinggi independensi badan peradilan. Kedudukan kekuasaan yudikatif bersifat independen dan harus bebas dari campur tangan maupun pengaruh pihak mana pun, termasuk Pemerintah,” ungkapnya.

Namun di sisi lain, Yusril menyebut bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga. Peradilan yang berjalan terbuka, profesional, dan adil dinilainya akan berdampak langsung terhadap citra Indonesia, baik di mata rakyat sendiri maupun komunitas internasional.

“Ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada negara. Menjaga kepercayaan tersebut juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah,” katanya.

Pakar hukum tata negara itu menekankan bahwa seluruh proses persidangan mesti berjalan sesuai hukum acara pidana dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang berlaku. Tidak ada ruang bagi proses yang setengah-setengah atau yang memberi kesan pembelaan terselubung terhadap terdakwa hanya karena mereka berstatus militer.

Yusril bahkan secara eksplisit meminta majelis hakim untuk berani mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum, ke mana pun arah putusannya. Jika terbukti bersalah, hukuman harus dijatuhkan secara proporsional. Jika tidak terbukti, pengadilan harus berani membebaskan para terdakwa.

“Apabila para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka putusan harus dijatuhkan secara adil sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila dakwaan tidak terbukti, pengadilan juga harus berani membebaskan para terdakwa demi tegaknya keadilan,” tandasnya.

Pernyataan itu mencerminkan tekanan moral yang kini dirasakan seluruh pihak dalam perkara ini. Pengadilan militer, yang kerap dipandang kurang transparan dibanding peradilan umum, kini berada di bawah sorotan tajam, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional yang mengamati perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.

Yusril mengaitkan harapan atas jalannya sidang ini dengan salah satu dari Delapan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni reformasi hukum demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Baginya, perkara ini bukan sekadar urusan satu korban dan empat terdakwa, melainkan sebuah penanda penting tentang sejauh mana negara mampu bersikap adil terhadap warganya sendiri, tanpa memandang siapa yang duduk di kursi terdakwa.

Andrie Yunus, korban dalam kasus ini, merupakan figur yang dikenal aktif dalam advokasi hak asasi manusia dan pengungkapan pelanggaran oleh aparat negara. Kondisi fisiknya yang mengalami luka akibat siraman air keras menjadi simbol yang kuat bagi kalangan aktivis tentang risiko nyata yang mereka hadapi dalam bekerja.

Dengan sidang yang terus berjalan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, publik kini menunggu: apakah lembaga peradilan militer akan membuktikan dirinya mampu berlaku adil, atau justru mempertebal kecurigaan lama bahwa keadilan bagi rakyat sipil sulit dicapai ketika berhadapan dengan institusi bersenjata.

FAQ

Siapa Andrie Yunus dan mengapa kasusnya penting? Andrie Yunus adalah aktivis dari KontraS, lembaga yang fokus pada pembelaan korban pelanggaran HAM. Kasusnya penting karena melibatkan dugaan kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil yang berprofesi sebagai pembela hak asasi manusia, sehingga menyentuh isu akuntabilitas militer dan perlindungan aktivis di Indonesia.

Apakah pernyataan Yusril berarti pemerintah ikut campur dalam proses persidangan? Tidak. Yusril secara tegas membedakan antara harapan moral pemerintah agar sidang berjalan adil dengan intervensi terhadap proses yudisial. Ia menekankan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen dan bebas dari pengaruh siapa pun, termasuk pemerintah.

Apa itu Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan mengapa perkara ini disidangkan di sana? Pengadilan Militer II-08 Jakarta adalah lembaga peradilan khusus yang berwenang mengadili anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana. Karena para terdakwa berstatus prajurit aktif, perkara ini masuk dalam yurisdiksi pengadilan militer sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.