BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Puluhan pedagang kaki lima yang selama tiga dekade lebih menguasai trotoar di kawasan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, akhirnya harus angkat kaki. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—turun langsung memimpin penertiban, menyusuri lapak demi lapak sambil berbincang dengan para pedagang yang sebagian besar merupakan perantau dari Garut.
Pemandangan yang ada bukan sekadar sesak pedagang. Di balik deretan lapak sepatu dan jasa sol, sampah menumpuk di sudut-sudut trotoar. Kondisi ini berlangsung sejak awal 1990-an—dibiarkan berganti rezim, berganti pejabat, namun tak kunjung dibenahi.
“Ini merupakan jantung kota yang menjadi akses jalan setiap hari ke Hasan Sadikin, ke pusat perbelanjaan ternama, ke kantor gubernur,” ujar Dedi saat berada di lokasi. Ia mengaku sudah berkali-kali meminta jajarannya bergerak, tetapi tak ada langkah nyata yang diambil.
Kawasan itu seharusnya menjadi wajah Bandung. Kenyataannya, ia justru menjadi cermin pembiaran bertahun-tahun.
Penertiban berlangsung tanpa kekerasan. Dedi mendatangi langsung setiap pedagang, menanyakan kondisi hidup mereka, mencatat nama dan nomor HP, serta menerima KTP sebagai data awal. Bukan sekadar basa-basi, KDM Juga memberikan Konpensasi, dan akan mengadakan pertemuan dengan para Pedagang di Gedung Sate untuk membahas solusi usaha ke depan.
Salah satu pedagang yang ditemui adalah seorang pria paruh baya penjahit sepatu bola. Ia mengaku penghasilannya tak menentu—ramai bisa tembus Rp200 ribu sehari, sepi bisa anjlok ke Rp50 ribu. Cicilan motor Rp800 ribu dan pinjaman BRI Rp750 ribu per bulan menjadi beban yang harus ia tanggung seorang diri setelah istrinya meninggal.
“Alhamdulillah ada wae rezeki mah,” ucapnya pelan, meski wajahnya menyimpan lelah yang tak mudah disembunyikan.
Dedi mendengarkan dengan sabar. Ia bahkan menjanjikan bantuan beras untuk kebutuhan sementara sambil menunggu program relokasi disiapkan. Modal usaha juga disebut-sebut akan menjadi bagian dari solusi yang akan dirumuskan bersama.
Tak semua pedagang merespons dengan antusias. Ada yang diam, ada yang ragu. Tapi tak satu pun yang melawan. Barang-barang dikemas perlahan, gerobak didorong, dan trotoar yang bertahun-tahun jadi “tanah milik” para pedagang itu perlahan kembali terlihat wujud aslinya—lantai beton yang semestinya bisa dilalui pejalan kaki.
Di tengah penertiban, Dedi sempat menyentil lurah setempat yang hadir di lokasi. Menurutnya, kondisi kumuh seperti ini mestinya menjadi tanggung jawab lurah dan camat—bukan gubernur yang harus turun tangan. “Aing mah reweuh gawe, sia di kelurahan kumuh diantep wae, digaji tiap bulan,” tegasnya, setengah bercanda namun jelas terasa sebagai kritik tajam.
Momen itu menjadi pengingat bahwa masalah tata kota bukan selalu soal anggaran atau regulasi—kadang soal keberanian dan kemauan untuk bertindak.
Penertiban trotoar Hasan Sadikin bukan hanya soal mengembalikan fungsi jalan. Ini adalah pertanyaan yang lebih besar: mengapa butuh waktu 35 tahun dan kehadiran seorang gubernur agar sesuatu yang seharusnya rutin dilakukan akhirnya terjadi?
Para pedagang yang datanya sudah dikumpulkan dijanjikan dipertemukan kembali di Gedung Sate. Di sana, Dedi berjanji membahas skema tempat berjualan yang rapi dan layak—sehingga warga tetap bisa bekerja, tapi Bandung tidak lagi terlihat kumuh.
Apakah janji itu akan terwujud, waktu yang akan menjawab. Tapi setidaknya hari itu, trotoar di jantung Bandung kembali bernafas.
FAQ
Mengapa penertiban trotoar Hasan Sadikin baru dilakukan sekarang setelah 35 tahun? Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, kondisi ini terjadi akibat pembiaran bertahun-tahun oleh aparat setempat. Ia mengaku sudah berulang kali meminta jajarannya bertindak, namun tak ada langkah nyata yang diambil hingga ia turun langsung ke lapangan.
Apa yang akan terjadi pada para pedagang yang ditertibkan? Para pedagang dikumpulkan datanya melalui KTP dan nomor HP. Mereka dijanjikan pertemuan di Gedung Sate untuk membahas solusi usaha ke depan, termasuk kemungkinan relokasi ke tempat yang lebih tertata. Bantuan beras juga diberikan sebagai jembatan sementara.
Apakah penertiban ini dilakukan secara paksa? Tidak. Penertiban berlangsung tanpa kekerasan dan tanpa pemaksaan. Gubernur Dedi Mulyadi melakukan pendekatan personal kepada setiap pedagang, mendengarkan keluhan mereka, dan meminta mereka memindahkan lapak secara sukarela.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.