PUNGGAWANEWS, BANDUNG — Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yang kerap terlihat lebih sering berada di lapangan dibandingkan di kantor menuai sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan apakah aktivitas tersebut mencerminkan spontanitas semata atau justru bagian dari strategi yang terencana.

Dalam perbincangan bersama Helmy Yahya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa aktivitas gubernur bukan tanpa perencanaan. Ia menyebut, pendekatan yang dilakukan merupakan kombinasi antara kerja lapangan yang intensif dengan proses administrasi yang tetap berjalan ketat di belakang layar.

Menurut Herman, gubernur tidak terpaku bekerja di satu kantor saja. Dengan wilayah Jawa Barat yang luas dan memiliki 27 kabupaten/kota, aktivitas pemerintahan dijalankan secara mobile. “Kantor gubernur itu ada di seluruh Jawa Barat. Beliau hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan persoalan teridentifikasi dan ditangani cepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun terlihat spontan, setiap keputusan tetap melalui proses verifikasi berlapis. Gubernur disebut rutin melakukan komunikasi intens dengan jajaran birokrasi sebelum mengambil kebijakan. Bahkan, dalam sehari, koordinasi bisa dilakukan berkali-kali untuk memastikan keputusan sesuai aturan.

“Beliau sangat menghormati regulasi. Setiap langkah dilakukan melalui cek dan ricek bersama kami di birokrasi. Jadi bukan tindakan tanpa dasar,” kata Herman.

Keputusan Cepat, Proses Tetap Terjaga

Pendekatan yang dilakukan disebut mempercepat siklus kebijakan publik. Jika biasanya perumusan kebijakan membutuhkan sejumlah rapat, kini proses tersebut dapat dilakukan lebih singkat karena identifikasi masalah dilakukan langsung di lapangan.

Mulai dari identifikasi persoalan, penentuan agenda, hingga perumusan solusi dapat berlangsung dalam satu rangkaian waktu. “Kami tetap menjalankan tahapan kebijakan, hanya saja dilakukan lebih cepat dan langsung di lokasi kejadian,” jelasnya.

Langkah tersebut juga didukung oleh visi pembangunan Jawa Barat menuju “Jabar Istimewa 2029”, yang menjadi acuan seluruh program pemerintah daerah.

Sumber Dana Jadi Sorotan

Salah satu hal yang kerap menjadi perhatian publik adalah aksi spontan gubernur yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Herman memastikan, bantuan tersebut kerap berasal dari dana pribadi, bukan dari anggaran pemerintah.

“Untuk yang sifatnya spontan, itu dari uang pribadi beliau. Kalau skalanya besar, baru kami kaji apakah bisa menggunakan APBD atau sumber lain seperti CSR,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Sufini. Ia mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kasus, gubernur bahkan turun langsung membantu pembiayaan pasien, termasuk kebutuhan di luar tanggungan BPJS.

“Beliau tidak hanya memikirkan biaya medis, tetapi juga kebutuhan sehari-hari pasien dan keluarganya. Bahkan bantuan pribadi sering diberikan langsung,” kata Vini.

Respons Cepat terhadap Masalah

Pendekatan berbasis lapangan juga terlihat dalam berbagai penanganan kasus, mulai dari infrastruktur rusak hingga persoalan sosial. Setiap laporan yang muncul, termasuk dari media sosial, langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.

Dalam situasi darurat, kebijakan dapat diputuskan dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun demikian, seluruh keputusan tetap didukung kajian cepat oleh perangkat daerah.

“Prinsipnya, keselamatan dan kepentingan masyarakat adalah hukum tertinggi dalam pemerintahan,” ujar Herman.

Kolaborasi dan Akselerasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, swasta, hingga masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian masalah di tengah tantangan besar seperti pengangguran dan kemiskinan.

Dengan jumlah penduduk yang besar, Jawa Barat dituntut bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam momentum bonus demografi. Oleh karena itu, akselerasi kebijakan menjadi kunci.

“Lebih baik bergerak cepat lalu diperbaiki, daripada tidak bertindak sama sekali. Kita tidak boleh kehilangan momentum,” tegasnya.

Inspirasi bagi Daerah Lain

Gaya kepemimpinan yang dinilai progresif ini disebut mulai menjadi perhatian daerah lain di Indonesia. Sejumlah pemerintah daerah bahkan mulai mengadopsi pendekatan serupa, terutama dalam penanganan masalah sosial dan pelayanan publik.

Melalui pola kerja yang menggabungkan kecepatan, kedekatan dengan masyarakat, dan tetap berpegang pada aturan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap mampu mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.