PUNGGAWANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai memperketat pengawasan kebersihan wilayah dengan mengatur kembali waktu pembuangan sampah rumah tangga serta meminta camat dan lurah turun langsung memantau kondisi wilayah setiap hari.
Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda mengatakan, masyarakat diarahkan membuang sampah mulai malam hingga dini hari agar dapat segera diangkut armada kebersihan pada pagi hari.
“Jamnya diatur, pembuangan sampah dari rumah warga mulai malam jam 8 sampai subuh jam 5, supaya pagi bisa diangkut oleh petugas kebersihan,” ujar Zulkifly, Kamis (20/8/).
Ia juga meminta armada pengangkut sampah tidak beroperasi pada jam sibuk pagi maupun siang hari agar tidak mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Selain penataan jadwal, camat dan lurah diminta tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Mereka harus turun langsung melakukan kontrol terhadap kondisi kebersihan di wilayah masing-masing.
“Para camat dan lurah diminta agar tidak hanya menerima laporan, tapi turun melakukan kontrol di wilayah terkait kebersihan dan keamanan kota,” tegasnya.
Pemkot Makassar juga menyiapkan pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan maupun tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Pemkot mendorong digitalisasi pembayaran retribusi sampah melalui aplikasi Lontara Plus. Camat, lurah dan Ketua RT/RW diminta aktif menyosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat.
Zulkifly mengatakan, sebelum pembayaran retribusi sampah sepenuhnya diterapkan secara digital, pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan rumah yang menjadi objek retribusi di setiap wilayah.
“Untuk retribusi sampah, ini juga kita akan mulai merancang untuk memasukkan di dalam Lontara Plus. Tetapi yang perlu dulu kita buat manajemen di Kelurahan,” jelasnya.
Menurutnya, pendataan akan menggunakan rumah sebagai satuan retribusi, bukan meteran listrik ataupun objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data tersebut nantinya menjadi basis pengembangan sistem pembayaran digital.
Sejumlah wilayah seperti Biringkanaya dan Tamalanrea disebut telah mulai menerapkan pembayaran retribusi secara digital, termasuk melalui QRIS.
Pemkot Makassar berharap digitalisasi pembayaran dapat memudahkan masyarakat sekaligus membuat penerimaan retribusi lebih transparan dan terukur.
“Ini kan kemudahan untuk pembayaran, sehingga kita harapkan ada peningkatan target, ada peningkatan untuk pembayaran sehingga bisa meningkatkan PAD kita,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.