Munafri menjelaskan, pemerataan distribusi siswa menjadi salah satu prioritas utama kebijakan pendidikan Kota Makassar saat ini. Jika siswa tersebar merata, kualitas pendidikan pun diharapkan berkembang di seluruh sekolah, bukan hanya terkonsentrasi di beberapa titik.
Sistem real-time yang diterapkan dirancang bukan sekadar memudahkan pendaftaran, tetapi juga membuka ruang pengawasan publik seluas-luasnya. Transparansi menjadi kata kunci. Ketika proses dapat dipantau semua pihak, celah untuk bermain-main pun semakin sempit.
“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” pungkas Munafri.
Lontara+, dalam pandangan Munafri, bukan sekadar produk inovasi digital biasa. Ia menyebutnya sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Makassar.
SPMB 2026 Makassar kini bukan hanya soal siapa yang diterima di sekolah mana. Ini tentang bagaimana sebuah kota membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikannya — satu pendaftaran dalam satu waktu.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.