Summarize the post with AI
BANDUNG, PUNGGAWAVIDEO — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam terhadap model pembangunan yang hanya berorientasi pada angka statistik, tanpa menyentuh kesejahteraan nyata masyarakat. Dalam pidatonya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, ia menyoroti fenomena “ekonomi menara gading” yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Menurut Dedi, tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah kerap kali menyesatkan jika tidak diikuti pemerataan. Ia menggambarkan kondisi di mana angka ekonomi tampak meningkat, namun masyarakat di lapangan masih menghadapi jalan rusak, keterbatasan pekerjaan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Masalah utama bukan kekurangan uang, melainkan distribusinya yang timpang,” ujar Dedi. Ia menegaskan, konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak menyebabkan masyarakat luas hanya merasakan dampak inflasi dan kenaikan harga, tanpa menikmati pertumbuhan tersebut.
Dalam pandangannya, pembangunan harus bergeser dari sekadar mengejar angka menuju peningkatan kualitas hidup. Ia lebih menekankan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari—seperti pendidikan anak, sandang, hingga kegiatan sosial—sebagai indikator utama kesejahteraan.
Dedi juga menyoroti pentingnya konektivitas infrastruktur sebagai kunci pemerataan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, akan memprioritaskan pembangunan jalan dan akses transportasi yang menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat ekonomi. Proyek strategis seperti jalur Puncak II serta konektivitas Sukabumi hingga Pangandaran menjadi fokus utama.
“Ketertinggalan daerah bukan karena sumber daya, tapi karena akses. Jika akses dibuka, distribusi ekonomi akan terjadi secara alami,” katanya.
Selain infrastruktur, Dedi menekankan perubahan budaya sosial masyarakat. Ia mengkritik gaya hidup konsumtif yang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi, termasuk tradisi pesta pernikahan mewah yang kerap membebani keuangan keluarga. Sebagai solusi, ia mendorong optimalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pernikahan yang layak dan representatif, sehingga biaya dapat dialihkan untuk kebutuhan jangka panjang seperti perumahan.
Di sektor pendidikan, Dedi mengingatkan potensi krisis tenaga pengajar akibat minimnya rekrutmen guru baru. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera mengantisipasi kekurangan tersebut, sembari tetap memperluas akses pendidikan melalui pembangunan ruang kelas dan sekolah baru.
Isu kesehatan juga menjadi perhatian, khususnya terkait sanitasi lingkungan. Menurutnya, penanganan penyakit seperti tuberkulosis tidak cukup hanya dengan pengobatan, tetapi harus disertai perbaikan kondisi lingkungan tempat tinggal.
Lebih jauh, Dedi mengangkat pentingnya menjaga keseimbangan antara modernisasi dan kearifan lokal. Ia menilai ekonomi tradisional—seperti pasar rakyat—harus tetap dipertahankan sebagai penopang ketahanan masyarakat, di tengah perkembangan ekonomi digital.
Dalam pidatonya, ia juga mengkritik pendekatan pembangunan yang terlalu bergantung pada konsep luar negeri tanpa adaptasi lokal. Dedi menekankan bahwa filosofi pembangunan berbasis budaya dan alam yang telah lama hidup di masyarakat Sunda justru perlu dihidupkan kembali.
“Pembangunan bukan sekadar fisik, tapi juga kontemplasi. Kita harus kembali pada nilai-nilai yang menyatu dengan alam dan budaya,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Dedi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ia merangkum visinya dalam semboyan: “Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa.”
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.