JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Musim haji 2026 belum usai, namun ancaman dari praktik keberangkatan haji nonprosedural kembali mencuat. Pemerintah Indonesia membunyikan alarm keras: pergi haji tanpa visa resmi bukan sekadar soal administrasi, melainkan taruhan nyawa dan kebebasan di negeri orang.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia secara tegas memperingatkan seluruh masyarakat agar tidak tergoda tawaran perjalanan haji menggunakan visa yang bukan diperuntukkan bagi ibadah tersebut. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, pada Minggu, 10 Mei 2026.

“Setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji wajib menggunakan visa haji. Di luar visa haji, keberangkatan untuk berhaji tidak diperbolehkan,” kata Ichsan dalam keterangan resminya.

Penegasan itu bukan tanpa alasan. Pemerintah Arab Saudi hanya mengakui satu jenis visa untuk pelaksanaan ibadah haji — yakni visa haji resmi. Siapa pun yang mencoba masuk ke Tanah Suci dengan visa lain demi menunaikan ibadah ini, secara otomatis berada di luar lindungan hukum maupun layanan resmi kedua negara.

Ichsan menyebut sejumlah jenis visa yang kerap disalahgunakan untuk keperluan haji, antara lain visa ziarah, visa umrah, visa wisata, hingga visa kerja. Tawaran menggunakan visa-visa tersebut kerap dikemas seolah menjadi “jalan pintas” bagi mereka yang tak sabar menunggu antrean panjang kuota haji resmi Indonesia.

Namun risiko yang mengintai jauh lebih besar dari keuntungan yang dijanjikan. Jemaah yang berangkat melalui jalur nonprosedural akan kehilangan akses terhadap layanan resmi pemerintah Indonesia di Arab Saudi — mulai dari akomodasi, layanan kesehatan, hingga perlindungan konsuler apabila terjadi masalah di lapangan.

Yang lebih mengkhawatirkan, pelanggaran aturan visa berpotensi berujung pada konsekuensi hukum dari otoritas Arab Saudi. Jemaah bisa ditahan, dideportasi, bahkan dilarang masuk ke Arab Saudi untuk jangka waktu tertentu — sebuah ancaman yang tidak main-main bagi siapa pun yang berniat menunaikan rukun Islam kelima ini.

“Haji nonprosedural bukan sekadar pelanggaran administratif. Praktik ini dapat membahayakan keselamatan jemaah, menghilangkan akses terhadap layanan resmi, menyulitkan perlindungan, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum,” tegas Ichsan.

Merespons maraknya praktik ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Sebuah satuan tugas khusus telah dibentuk dengan nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Non-Prosedural. Keberadaan satgas ini menjadi sinyal bahwa pemerintah kini bergerak lebih serius dalam menangani persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun ini.

Satgas tersebut tidak berdiri sendiri. Di dalamnya terlibat tiga institusi sekaligus: Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kepolisian Republik Indonesia. Kolaborasi lintas lembaga ini mencerminkan betapa seriusnya pemerintah memandang ancaman haji ilegal, bukan hanya sebagai pelanggaran prosedur, tetapi sebagai persoalan keselamatan warga negara.

Tugas satgas ini mencakup dua fungsi utama: pengawasan dan penindakan. Artinya, bukan hanya jemaah yang disasar, tetapi juga pihak-pihak yang menawarkan, mengorganisasi, dan meraup keuntungan dari skema keberangkatan haji tanpa visa resmi tersebut.

Di lapangan, modus operandi para pelaku bisnis haji nonprosedural umumnya memanfaatkan keinginan masyarakat yang sudah lama mengantre namun belum mendapat giliran. Antrean haji di Indonesia bisa mencapai puluhan tahun di sejumlah daerah. Celah inilah yang dieksploitasi untuk menjual janji berangkat lebih cepat — meski dengan risiko yang tidak pernah mereka ungkapkan secara jujur kepada calon jemaah.

Ichsan mengimbau masyarakat untuk memeriksa dengan cermat seluruh informasi perjalanan haji sebelum memutuskan berangkat. Memastikan keberangkatan melalui jalur resmi bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, melainkan bentuk perlindungan diri yang paling mendasar.

“Niat suci untuk beribadah harus ditempuh melalui jalan yang benar. Jangan sampai keinginan berangkat ke Tanah Suci justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandas Ichsan.

Pesan itu sederhana namun berat: keikhlasan niat tidak cukup bila jalan yang ditempuh keliru. Dalam ibadah sebesar haji, prosedur bukan penghalang — ia adalah pelindung.

FAQ

Apa risiko berangkat haji tanpa visa haji resmi? Jemaah yang berangkat menggunakan visa selain visa haji resmi berisiko kehilangan akses terhadap layanan resmi pemerintah Indonesia di Arab Saudi, seperti akomodasi, kesehatan, dan perlindungan konsuler. Selain itu, mereka juga berpotensi menghadapi sanksi hukum dari otoritas Arab Saudi, termasuk penahanan atau deportasi.

Siapa saja yang terlibat dalam Satgas Haji Non-Prosedural? Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Non-Prosedural melibatkan tiga lembaga: Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kepolisian Republik Indonesia. Satgas ini bertugas mengawasi sekaligus menindak pelaku praktik haji ilegal.

Bagaimana cara memastikan keberangkatan haji sudah melalui jalur resmi? Masyarakat disarankan mendaftarkan diri melalui Kementerian Agama atau Kementerian Haji dan Umrah RI dan memastikan dokumen perjalanan menggunakan visa haji resmi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang. Hindari tawaran keberangkatan dari pihak yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan ibadah haji.