PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sebanyak 80.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditugaskan secara khusus untuk mendampingi dan memperkuat Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah dalam mendorong tumbuhnya ekonomi lokal yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan lapangan kerja formal di tingkat akar rumput.

“Koperasi Merah Putih ini bukan koperasi biasa. Kita siapkan 80 ribu PPPK untuk jadi pendamping, penggerak, dan pengelola koperasi di desa-desa. Ini bagian dari gerakan besar memajukan ekonomi rakyat,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Rabu (26/6).

Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menjadi simpul utama distribusi bahan pokok, produk UMKM lokal, hingga sarana logistik yang terintegrasi dengan BUMDes. Penempatan PPPK diharapkan bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi ujung tombak dalam mentransformasikan koperasi sebagai entitas bisnis modern yang berpihak pada masyarakat.

“Pemerintah ingin koperasi desa tidak hanya hidup, tapi juga sehat, produktif, dan mandiri. Di sinilah peran 80 ribu tenaga PPPK akan sangat krusial,” lanjut Mendag.

Program ini juga disebut-sebut sebagai solusi konkret dalam merespons mahalnya harga bahan pokok yang seringkali terjadi karena distribusi yang tidak efisien. Dengan penguatan koperasi desa, rantai distribusi diharapkan bisa lebih pendek, terjangkau, dan adil bagi produsen maupun konsumen.

Tak hanya itu, kehadiran PPPK akan diarahkan untuk mendorong digitalisasi koperasi, pelatihan kewirausahaan warga, serta manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, program ini akan melibatkan kolaborasi antar kementerian seperti Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian PANRB terkait mekanisme rekrutmen dan penempatan PPPK.

Pendanaan program akan disinergikan melalui skema lintas sektor, termasuk Dana Desa dan pembiayaan khusus untuk koperasi produktif.