JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Pemerintah memperluas ambisi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih jauh melampaui fungsi simpan-pinjam konvensional. Di tangan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, koperasi desa kini dirancang sebagai tulang punggung sistem pangan nasional yang mandiri—sebuah cita-cita yang, menurut Ferry, berbeda secara fundamental dari sekadar menjaga ketahanan pangan.
“Presiden Prabowo menginginkan kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan,” kata Ferry dalam keterangannya, Jumat, 24 April 2026. Perbedaannya bukan soal diksi. Ketahanan pangan masih mentoleransi impor sebagai katup pengaman, sementara kedaulatan pangan menuntut kebutuhan bangsa dipenuhi oleh produksi dalam negeri sendiri.
Untuk mewujudkan itu, Kopdes Merah Putih dirancang menjadi off-taker—penampung sekaligus agregator—seluruh hasil produksi warga desa, dari gabah dan palawija hingga ikan tangkapan dan produk kerajinan. Namun Ferry mengakui bahwa rantai nilai pertanian selama ini tersumbat bukan di hulu, melainkan di hilir: sektor pascaproduksi yang nyaris tidak tersentuh kebijakan.
Kementerian Koperasi menjawab persoalan itu dengan rencana pengadaan infrastruktur teknologi tepat guna di setiap koperasi desa. Mesin pengering gabah akan dipasang agar produksi petani memenuhi standar kualitas Bulog dan tidak terbuang akibat kadar air yang tidak sesuai. Untuk komoditas yang lebih rentan—sayuran, buah, dan hasil laut—fasilitas cold storage dan pengatur suhu akan memperpanjang umur simpan, memutus siklus kerugian pasca panen yang selama ini menggerus pendapatan petani dan nelayan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.