Dana yang diklaim dipersiapkan untuk operasi politik tersebut disebut mencapai puluhan triliun rupiah. Angka yang fantastis ini memperkuat gambaran tentang sebuah operasi berskala besar, meski tidak ada konfirmasi resmi maupun bukti dokumentatif yang mendukung klaim tersebut hingga saat ini.
Media sosial disebut sebagai medan pertempuran utama. Perang opini, penggunaan buzzer, kampanye digital, dan penyebaran narasi yang terstruktur dianggap sebagai alat untuk membentuk persepsi publik secara masif. Istilah cognitive warfare atau perang kognitif digunakan untuk menggambarkan fenomena ini secara lebih teknis.
Dalam kerangka cognitive warfare, sasaran bukan fisik melainkan pikiran. Tujuannya adalah membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah, memperbesar jurang polarisasi antara kelompok masyarakat, dan menciptakan kondisi kekacauan sosial yang membuat pemerintah sulit bergerak secara efektif.
Namun penting untuk digarisbawahi bahwa kritik terhadap pemerintah, demonstrasi, dan perbedaan pendapat adalah bagian sah dari kehidupan demokrasi. Menyebut seluruh kritik sebagai bagian dari operasi terorganisasi tanpa dasar bukti yang kuat justru berpotensi menjadi instrumen pembungkaman suara kritis yang sesungguhnya.
Narasi tersebut kemudian mengidentifikasi empat kelompok yang dianggap memiliki kepentingan dalam melemahkan pemerintahan Prabowo. Kelompok pertama adalah mafia korupsi yang disebut merasa terancam oleh kebijakan penegakan hukum dan ancaman penyitaan aset hasil kejahatan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.