PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan komitmen kuat untuk memberantas korupsi dan mafia pangan di sektor pertanian Indonesia. Dalam sebuah forum diskusi, Mentan Amran menyatakan keseriusannya dalam membersihkan kementerian dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional.
“Saya tidak akan membiarkan koruptor berkeliaran di kementerian. Mafia pangan juga tidak akan saya biarkan beroperasi di sektor pangan. Siapa yang tertangkap, akan saya bereskan,” tegas Amran, yang mengaku sudah siap lahir batin menjalankan amanah ini.
Kebijakan pemerintah menghentikan impor beras telah mengubah dinamika pasar pangan global. Harga beras internasional turun drastis dari USD 650 per ton menjadi USD 300 per ton akibat Indonesia menghentikan aktivitas impor secara mendadak.
Dampak kebijakan ini membuat negara-negara eksportir beras seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan, dan India merasakan tekanan ekonomi. Beberapa negara bahkan meminta kepada Indonesia untuk membuka sedikit peluang impor, namun permintaan tersebut ditolak demi menjaga kehormatan dan kedaulatan pangan Indonesia.
“Bahkan permintaan impor sebesar 250.000 ton atau bahkan 1 liter pun berpotensi mengganggu stabilitas politik dalam negeri,” ungkap Amran menjelaskan sikap tegas pemerintah.
Program Hilirisasi Kelapa Berpotensi Setara 1,5 Kali APBN
Mentan Amran mengungkapkan potensi ekonomi luar biasa dari komoditas kelapa yang selama ini belum dimanfaatkan optimal. Indonesia memiliki 16 miliar butir kelapa per tahun, namun pemanfaatannya masih sangat minim.
“Jika kita hanya mengekspor air kelapa dalam kemasan, potensinya mencapai Rp 2.436 triliun. Sementara daging kelapa bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Total keduanya sekitar Rp 5.000 triliun, setara dengan 1,5 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” papar Amran.
Saat ini pemerintah telah membangun pabrik pengolahan kelapa dan menargetkan peresmian dua pabrik tambahan tahun depan. Produk coconut milk Indonesia sudah mulai diekspor langsung ke China dengan harga jual yang menguntungkan.
Untuk mendukung program ini, harga kelapa petani telah dinaikkan dari Rp 2.500-6.000 per butir menjadi minimal Rp 10.000 per butir, memberikan kesejahteraan lebih baik bagi petani kelapa.
Penciptaan Lapangan Kerja Massal
Program hilirisasi kelapa diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dengan nilai investasi mencapai Rp 371 triliun. Ditambah program peternakan ayam yang mendapat alokasi anggaran Rp 20 triliun, total penciptaan lapangan kerja mencapai 3 juta orang.
“Sektor pertanian memang padat karya dan padat hasil. Data menunjukkan pertanian menciptakan lapangan kerja tertinggi saat ini,” ujar Amran.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 10 triliun untuk program Alat dan Mesin Pertanian (ABT) yang akan didistribusikan kepada pemuda tani. Program ini mengajak pemuda dari berbagai organisasi termasuk Ansor dan HIPMI untuk terlibat dalam sektor pertanian.
Reformasi Struktur Industri Peternakan
Dalam sektor peternakan ayam, Mentan Amran berencana mengubah struktur industri yang selama ini dikuasai segelintir pelaku usaha. Pemerintah akan mendirikan 21 pabrik dengan sistem hulu-hilir terintegrasi yang melibatkan koperasi.
“Saya persiapkan ekosistem yang melibatkan 21 pelaku, bukan hanya dua-tiga orang yang menguasai. Ini akan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja,” jelasnya.
Pemerintah akan mengendalikan aspek-aspek krusial seperti pakan ternak, pembibitan grand parent stock, dan obat-obatan untuk menstabilkan harga dan melindungi jutaan peternak dari fluktuasi harga yang merugikan.
Kesuksesan Program Swasembada
Amran melaporkan beberapa pencapaian program swasembada yang telah berhasil, termasuk komoditas bawang dan pupuk. Prioritas berikutnya adalah memperkuat PTPN (Perkebunan Nusantara) dan ADFood untuk memperkokoh ketahanan pangan nasional.
Dengan berbagai program strategis ini, pemerintah menargetkan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi pemimpin pangan dunia, khususnya dalam komoditas kelapa dan produk turunannya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.