PUNGGAWANEWS, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengeluarkan kebijakan penundaan keberangkatan ibadah umrah menyusul meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada situasi keamanan ruang udara regional.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), sebanyak 58.873 jemaah umrah asal Indonesia terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut. Mereka merupakan jemaah yang jadwal keberangkatannya kini harus ditangguhkan demi alasan keselamatan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah kehati-hatian pemerintah dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu. Memaksakan keberangkatan di tengah penutupan dan gangguan ruang udara akibat konflik dinilai membawa risiko yang terlalu besar bagi keselamatan jemaah.

Kemenhaj memastikan sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan, antara lain pemantauan ketat terhadap jemaah yang saat ini masih berada di Tanah Suci untuk memastikan kepulangan mereka berjalan aman, serta koordinasi intensif dengan maskapai penerbangan yang terpaksa mengubah rute atau membatalkan jadwal penerbangan akibat kondisi tersebut.

Di sisi lain, pemerintah memastikan persiapan penyelenggaraan Haji 2026 tetap berjalan tanpa hambatan. Penundaan umrah disebut justru memberikan ruang bagi otoritas untuk menuntaskan proses pemvisaan haji reguler yang hingga kini telah mencapai 162 ribu dokumen, sekaligus memfokuskan sterilisasi fasilitas di Mekkah dan Madinah demi kesiapan penerimaan jutaan jemaah haji.

Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan keselamatan warga negara menjadi prioritas utama di atas segalanya, sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan penjagaan jiwa (hifdzun nafs) pada posisi tertinggi.

Bagi puluhan ribu jemaah yang jadwalnya tertunda, pemerintah mengimbau untuk bersabar seraya mematangkan persiapan ibadah hingga situasi dinyatakan kondusif untuk kembali dibuka.