PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali tidak memangkas anggaran maupun program pendidikan nasional. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan sejumlah narasi yang beredar di publik dan dinilai menyesatkan.

“Tidak ada pengurangan program dan anggaran pendidikan. Yang ada justru penambahan, dengan fokus lebih tajam untuk siswa, guru, dan sekolah,” ujar Teddy.

Teddy menjelaskan bahwa anggaran pendidikan 2026 telah disepakati bersama antara Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, termasuk seluruh peruntukan dan isinya. Seluruh program pendidikan strategis dari periode sebelumnya pun diklaim tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan.

Di bidang akses pendidikan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) terus berlanjut. Pemerintah juga memperluas jangkauan melalui Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak putus sekolah, dilengkapi fasilitas tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan. Hingga tahun lalu, program tersebut telah menjangkau sekitar 20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target penambahan 100 sekolah pada tahun ini.

Dari sisi infrastruktur, Pemerintah Pusat melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah sepanjang 2025 dengan anggaran sekitar Rp17 triliun, meski kewenangan pengelolaan sekolah secara prinsip berada di tangan Pemerintah Daerah. Percepatan digitalisasi pembelajaran juga terus digenjot melalui distribusi 280.000 unit televisi digital yang akan terus ditingkatkan.

Adapun terkait kesejahteraan tenaga pendidik, Pemerintah Pusat memberikan insentif bagi guru honorer yang setelah 20 tahun kini naik menjadi Rp400.000. Tunjangan guru non-ASN juga meningkat dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025. Lebih jauh, mekanisme penyaluran tunjangan kini dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan, tidak lagi melalui Pemerintah Daerah dengan pencairan per tiga bulan seperti sebelumnya.

Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat menepis kekhawatiran masyarakat dan meluruskan informasi yang tidak akurat seputar kebijakan anggaran pendidikan nasional.