Summarize the post with AI

ChatGPT

Dana pelunasan proyek, kata Dedi, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta setoran pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas daerah setiap hari. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada warga Jabar yang taat pajak karena dinilai menjadi penopang utama keuangan daerah.

Namun yang paling mengejutkan, Dedi membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat untuk ikut mengawasi proyek pemerintah. Warga diminta melaporkan langsung kualitas pembangunan melalui media sosial.

“Silakan masyarakat Jawa Barat menyampaikan kritik dan laporan. Ini demi memastikan uang pajak kembali dalam bentuk pembangunan yang berkualitas,” ujarnya.

Langkah keras ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap kondisi keuangan Pemprov Jabar. Pada akhir 2025, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tercatat hanya Rp500 ribu, sementara terdapat tunda bayar proyek hingga Rp621 miliar.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut tunda bayar terjadi akibat target pendapatan APBD 2025 yang dipasang terlalu tinggi, sementara belanja publik digenjot maksimal.

“Kita pasang target pendapatan kencang, belanjanya juga kencang. Dari sisi belanja luar biasa, hanya saja target pendapatan berada di atas rata-rata,” ungkap Herman.

Kini, audit ketat dan ancaman pemotongan pembayaran menjadi sinyal kuat: era proyek asal jadi di Jawa Barat tampaknya akan segera berakhir.