PUNGGAWANEWS, KYIV – Posisi politik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan kian tertekan menyusul hasil survei terbaru yang menunjukkan ia berpotensi kalah telak jika berhadapan dengan mantan panglima militer Ukraina, Valerii Zaluzhnyi, dalam pemilihan presiden dua putaran.

Survei yang dirilis sebuah lembaga riset sosial pada Rabu (waktu setempat) mengungkapkan bahwa Zelensky diperkirakan tidak mampu mempertahankan mayoritas dukungan pemilih apabila berhadapan langsung dengan Zaluzhnyi. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina yang kini menjabat sebagai Duta Besar Ukraina untuk Inggris itu selama ini dinilai sebagai pesaing politik terkuat Zelensky.

Dalam simulasi putaran pertama pemilu, persaingan antara Zelensky dan Zaluzhnyi disebut berlangsung ketat dan berpotensi berlanjut ke putaran kedua. Namun, pada simulasi putaran kedua, lebih dari 64 persen responden menyatakan akan memilih Zaluzhnyi, sementara lebih dari 20 persen responden menegaskan tidak akan memilih Zelensky dalam kondisi apa pun.

Tak hanya berdampak pada kontestasi presiden, survei yang sama juga menunjukkan pengaruh politik Zaluzhnyi terhadap parlemen. Sekitar 21 persen responden menyatakan akan mendukung partai yang dipimpin Zaluzhnyi, jauh mengungguli partai penguasa Servant of the People yang hanya meraih dukungan sekitar 12 persen.

Menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Zelensky dinilai semakin diperparah oleh dugaan skandal korupsi di sektor energi Ukraina. Skandal tersebut menyeret sejumlah tokoh yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan presiden. Hampir 40 persen responden percaya Zelensky terlibat langsung dalam kasus korupsi tersebut, meskipun klaim itu belum terbukti secara hukum.

Tekanan terhadap Zelensky juga datang dari luar negeri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendorong Kyiv untuk segera menggelar pemilihan umum, menilai alasan penundaan pemilu akibat perang sebagai dalih yang tidak dapat diterima sepenuhnya.

Masa jabatan Zelensky sendiri secara resmi telah berakhir pada Mei tahun lalu, namun ia menolak menggelar pemilu dengan alasan pemberlakuan status darurat militer akibat konflik bersenjata dengan Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin menilai kondisi tersebut tidak seharusnya menghambat proses perundingan damai. Meski demikian, Putin memperingatkan bahwa legitimasi dokumen perdamaian yang ditandatangani Zelensky berpotensi dipertanyakan jika ia tidak lagi memiliki mandat elektoral yang sah.

Bahkan, pada pekan lalu Putin menyatakan kesiapan Moskow untuk menghentikan serangan ke wilayah Ukraina pada hari pemungutan suara, apabila Kyiv benar-benar berkomitmen menyelenggarakan pemilihan presiden.

Situasi ini menempatkan Zelensky pada persimpangan krusial, di tengah tekanan domestik yang meningkat, sorotan internasional, serta ketidakpastian politik yang berpotensi mengubah arah kepemimpinan Ukraina ke depan.