PUNGGAWANEWS, SINJAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai secara resmi memulai pembahasan anggaran untuk tahun 2026. Hal ini ditandai dengan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD, pada Senin malam (24/11/2025).

Ranperda APBD 2026 diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, kepada Ketua DPRD, Andi Jusman, yang menandai dimulainya proses legislasi anggaran daerah.

Penurunan Dana Transfer Jadi Sorotan Utama

Dalam pidato pengantar Rancangan APBD (RAPBD), Bupati Ratnawati Arif menyampaikan arahan kritis bagi seluruh pemangku kepentingan daerah. Ia menegaskan bahwa ada dua poin penting yang harus dicermati dalam penyusunan anggaran kali ini, yaitu penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dan perlunya penyesuaian arah kebijakan anggaran daerah.

“Penurunan dana transfer dan penyesuaian arah kebijakan anggaran perlu menjadi perhatian serius,” ujar Bupati Ratnawati.

Menurut Bupati, penurunan pendapatan transfer yang signifikan pada tahun 2026 menuntut Pemda dan DPRD untuk segera menyesuaikan kembali asumsi yang sebelumnya telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Kita tidak bisa lagi menggunakan asumsi yang sudah disepakati sebelumnya. RAPBD ini merupakan pencapaian kinerja terukur, dan rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan harus terjabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah,” jelasnya lebih lanjut.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sinjai, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten, dan Staf Ahli Bupati.

Penyerahan Ranperda ini dirangkaikan dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD, yang merupakan tahapan awal dalam serangkaian proses pembahasan intensif sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Perda APBD 2026. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan alokasi anggaran yang optimal dan realistis di tengah tantangan fiskal daerah.