Sidharto Reza Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Sampaikan Amanat Presiden Prabowo

PUNGGAWANEWS, JENEWA – Dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di Jenewa, Swiss, Duta Besar Indonesia Sidharto Reza resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB yang ke-20. Pencapaian ini menandai kepercayaan besar komunitas internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat global.

Dalam pidato pengukuhannya, Sidharto Reza menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Atas nama Indonesia, saya merasa sangat terhormat dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Dewan HAM PBB yang ke-20. Saya menerima tanggung jawab ini dengan penuh kebanggaan sekaligus kerendahan hati,” ujar Sidharto di hadapan para delegasi negara anggota PBB.

Dukungan Penuh dari Kelompok Asia-Pasifik

Sidharto secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Kelompok Asia-Pasifik, di mana Indonesia menjadi bagiannya, atas nominasi yang diberikan. Ia juga berterima kasih kepada seluruh anggota Dewan HAM PBB yang telah memberikan dukungan penuh dalam pemilihan pagi itu.

Indonesia, menurut Sidharto, telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM PBB sejak pembentukannya pada 2006, bahkan sebelumnya aktif dalam Komisi HAM PBB. Negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa ini telah beberapa kali menjabat sebagai anggota dewan dan secara konsisten berperan sebagai pembangun jembatan (bridge builder) yang konstruktif di antara negara-negara dengan pandangan berbeda.

“Keputusan kami untuk maju sebagai kandidat berakar pada Konstitusi 1945 kami, yang sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Konstitusi kami mengamanatkan Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Sidharto.

Amanat Presiden Prabowo: Perdamaian dan Kemakmuran adalah Hak Semua Bangsa

Dalam pidatonya, Sidharto juga menyampaikan amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80.

“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kita harus berdiri tegak untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan merupakan hak istimewa segelintir orang, tetapi hak semua bangsa,” kutip Sidharto.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip keadilan global dan inklusivitas dalam tata kelola dunia, terutama di bidang hak asasi manusia.

Komitmen terhadap Prinsip Universalitas dan Non-Selektivitas

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto menegaskan komitmennya untuk menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh integritas dan menghormati prinsip-prinsip dasar dewan. Ia menyoroti pentingnya menjaga universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam membahas isu-isu HAM.

“Kami percaya sepenuhnya pada prinsip-prinsip inti dewan ini: universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas. Semua hak asasi manusia, termasuk hak atas pembangunan, harus diperlakukan secara adil dan setara,” ujarnya.

Sidharto juga merefleksikan perjalanan 20 tahun Dewan HAM PBB yang menurutnya telah mencapai berbagai pencapaian penting, termasuk kemampuannya untuk bermusyawarah dan mencapai kesatuan meski di tengah perbedaan pandangan.

“Sejak pembentukannya, negara-negara anggota telah mengesampingkan perbedaan demi mengakui janji dewan untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap perlindungan semua hak asasi manusia,” tambahnya.

Tema Kepresidenan: “For All” – Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan

Dengan mengusung tema kepresidenan “For All” (Untuk Semua), Sidharto berjanji akan berinteraksi erat dengan seluruh negara anggota, negara pengamat, lembaga khusus, lembaga hak asasi manusia nasional, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi regional.

“Saya akan berupaya menciptakan ruang yang penuh hormat dan inklusif bagi semua pemangku kepentingan, memastikan aksesibilitas, pencegahan diskriminasi, promosi kesetaraan gender, serta partisipasi dari negara-negara kurang berkembang (LDC) dan negara kepulauan kecil yang sedang berkembang (SIDS),” janji Sidharto.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pendahulunya, Duta Besar Jerk Lober, atas kepemimpinannya yang telah memajukan rasionalisasi dan efisiensi kerja dewan. Sidharto berniat melanjutkan upaya-upaya tersebut sambil membawa visi dan pendekatan baru.

Dukungan Internasional dan Harapan ke Depan

Terpilihnya Sidharto Reza sebagai Presiden Dewan HAM PBB mendapat sambutan positif dari berbagai negara. Banyak delegasi menyatakan harapan besar terhadap kepemimpinan Indonesia yang dikenal moderat, inklusif, dan mampu menjembatani perbedaan di antara blok-blok kekuatan dunia.

Dalam penutup pidatonya, Sidharto menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan semua pihak demi kemajuan bersama dalam penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia.

“Izinkan saya menegaskan kembali komitmen saya untuk bekerja erat dengan Anda semua. Saya berharap dapat terus mendapat kerja sama dan dukungan dari semua pihak saat kita bersama-sama merumuskan jalan ke depan,” tutup Sidharto.

Pencapaian ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang berpengaruh di panggung global, khususnya dalam diplomasi multilateral dan advokasi hak asasi manusia universal.

Tentang Dewan HAM PBB: Dewan Hak Asasi Manusia PBB adalah badan antarpemerintah dalam sistem PBB yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan ini didirikan pada 2006 menggantikan Komisi HAM PBB dan beranggotakan 47 negara yang dipilih oleh Majelis Umum PBB.