PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan terobosan besar dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan terintegrasi sepanjang 2026. Program ambisius ini merupakan tahap awal dari rencana transformasi 5.000 desa nelayan hingga akhir 2029.

Pengumuman tersebut disampaikan Presiden dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti kondisi nelayan Indonesia yang selama ini terabaikan.

“Sejak kemerdekaan, komunitas nelayan kita belum pernah mendapat sentuhan nyata dari pemerintah. Mereka kesulitan mengakses fasilitas dasar seperti pabrik es, bahan bakar solar, hingga jalur pemasaran hasil tangkapan. Kondisi ini harus kitaakhiri,” tegas Presiden Prabowo.

Infrastruktur Lengkap untuk Efisiensi Distribusi

Konsep desa nelayan modern yang digagas pemerintah mencakup penyediaan infrastruktur komprehensif. Setiap desa akan mendapat paket lengkap berupa pabrik es, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), dermaga, armada kapal, hingga kendaraan operasional untuk memperlancar rantai pasok hasil laut.

Yang menarik, Presiden menegaskan bahwa ini bukanlah program bantuan sosial konvensional. “Program ini dijalankan dengan sistem koperasi. Bukan pembagian gratis. Seluruh biaya yang dikeluarkan akan dikembalikan oleh nelayan kepada bank dan negara,” jelas kepala negara.

Skema Pembiayaan Fleksibel dan Berkeadilan

Untuk memastikan program tidak membebani nelayan, pemerintah menawarkan skema pengembalian investasi yang sangat fleksibel dengan tenor hingga 11-12 tahun. Presiden menyebut kebijakan ini wajar mengingat pelaku usaha skala besar pun kerap mendapat fasilitas serupa.

“Pengusaha-pengusaha besar saja sering mengajukan kredit dengan jangka waktu belasan tahun, bahkan tidak jarang meminta restrukturisasi. Maka sangat adil jika nelayan kita juga mendapat kelonggaran serupa dengan periode pengembalian di atas 10 tahun,” ungkap Prabowo.

Koperasi Merah Putih: Jantung Ekonomi Desa Masa Depan

Paralel dengan pembangunan desa nelayan, pemerintah juga mempercepat realisasi Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan. Ratusan koperasi dijadwalkan segera beroperasi dalam waktu dekat, dari total hampir 30.000 unit koperasi dan gudang yang kini dalam tahap persiapan.

Setiap koperasi dirancang sebagai ekosistem ekonomi mandiri, dilengkapi gudang penyimpanan, cold storage, toko sembako, klinik kesehatan desa, apotek dengan harga terjangkau, serta layanan pembiayaan mikro berbunga rendah. Tujuannya jelas: memutus rantai ketergantungan masyarakat desa pada rentenir.

“Seluruh barang bersubsidi akan tersalur langsung melalui sistem ini. Akses langsung ke rakyat berarti tidak ada ruang untuk penyelewengan atau kebocoran,” tandas Presiden dengan tegas.

Dana Desa Dioptimalkan untuk Produktivitas Nyata

Presiden menjelaskan bahwa pembiayaan program transformatif ini berasal dari optimalisasi dana desa yang telah bergulir selama 10 tahun terakhir. Ke depan, alokasi dana tersebut akan diarahkan secara lebih terstruktur dan produktif untuk menghasilkan dampak ekonomi yang terukur.

“Saatnya dana desa tidak hanya habis untuk kegiatan konsumtif, tetapi benar-benar menciptakan nilai tambah dan kemandirian ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Visi Kelautan: Dari Pinggiran Menuju Pusat Pertumbuhan

Inisiatif komprehensif ini merefleksikan visi strategis Presiden Prabowo untuk menjadikan sektor kelautan sebagai tulang punggung ekonomi nasional masa depan. Melalui transformasi desa nelayan, pemerintah ingin mengubah paradigma: dari komunitas terpinggirkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern, produktif, dan mampu bersaing di pasar global.

Dengan target ambisius 5.000 desa nelayan dalam lima tahun ke depan, Indonesia bersiap memasuki era baru pembangunan maritim yang lebih inklusif dan berkelanjutan.