Rini meminta pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah mengatur penyesuaian ini secara mandiri dan selektif, dengan tetap memastikan layanan publik esensial berjalan optimal—mulai dari kesehatan, transportasi, keamanan, hingga layanan strategis lain yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menpan RB juga meminta adanya pemantauan dan pengawasan berkelanjutan, termasuk pengaturan proporsi ASN yang bertugas di kantor dan yang bekerja secara fleksibel, dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan pemanfaatan sistem pemerintahan elektronik.
Rini mengingatkan agar kanal pengaduan masyarakat tetap aktif, baik melalui SP4N Lapor, layanan tatap muka, maupun media lainnya, serta survei kepuasan masyarakat di unit pelayanan. Ia juga mengingatkan ASN dan pimpinan instansi untuk tidak memberikan atau menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.