PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Dinamika tanya jawab dalam Pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Jumat (13/2) menyoroti berbagai pertanyaan kritis terkait penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), khususnya soal potensi perbedaan penetapan awal Ramadan dengan pemerintah.

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Maesyarah, menjelaskan bahwa organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini kini telah meninggalkan metode hisab hakiki wujudul hilal dan mengadopsi KHGT berbasis kriteria astronomis global yang lebih ketat.

Berbeda dengan metode lama yang hanya mensyaratkan terjadinya ijtimak dengan posisi hilal di atas ufuk saat matahari terbenam tanpa batasan ketinggian, KHGT menerapkan standar minimal tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat.

“Apabila kriteria tersebut terpenuhi di belahan dunia mana pun, sepanjang ijtimak berlangsung sebelum pukul 24.00 UTC, maka ditetapkan sebagai awal bulan hijriah,” papar Maesyarah.

Pendekatan Global vs Lokal

Maesyarah menekankan bahwa potensi perbedaan dengan pemerintah tetap ada karena perbedaan pendekatan mendasar. Pemerintah menggunakan pendekatan wilayah lokal (wilayatul hukmi) dengan kriteria imkanur rukyat, sementara Muhammadiyah menerapkan prinsip matlak global.

“Kami menggunakan pendekatan global, sedangkan pemerintah bersifat lokal. Maka tidak selalu ada kesamaan hasil,” jelasnya.

Menanggapi pertanyaan peserta tentang penggunaan wilayah seperti Selandia Baru sebagai referensi perhitungan, Maesyarah menjelaskan bahwa meskipun ijtimak adalah fenomena global, KHGT memperhitungkan lokasi pertama terjadinya fajar di bumi. Dalam kondisi tertentu, wilayah seperti Selandia Baru menjadi acuan karena fajar lebih dahulu terjadi di lokasi tersebut pasca-ijtimak.

Maesyarah menegaskan bahwa perbedaan penetapan bukanlah hal baru bagi Muhammadiyah. Sebelum KHGT diterapkan pun, organisasi ini telah beberapa kali berbeda pendapat dengan pemerintah dalam menentukan awal Ramadan dan hari raya.

Keunggulan metode hisab, lanjutnya, terletak pada kepastian waktu yang dapat diprediksi jauh ke depan. “Kalender hingga tahun 1450 Hijriah sudah dapat diakses saat ini berkat penggunaan metode hisab,” ungkapnya.

Sosialisasi Internasional

Sementara itu, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah lainnya, Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, memaparkan strategi internasionalisasi KHGT. Setelah konsep ini dirumuskan dan ditanfidzkan, tantangan besar berikutnya adalah membangun akseptansi global melalui dialog akademik dan jejaring internasional.

Muhammadiyah telah menjalin komunikasi dengan pakar dari berbagai negara seperti Malaysia, Mesir, dan Suriah, serta memanfaatkan jaringan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di luar negeri untuk mensosialisasikan konsep ini.

“Konsep kami bersifat global, sehingga tidak boleh terkungkung. KHGT harus diperkenalkan ke forum internasional,” tegas Arwin.

Ia menambahkan bahwa kalender global memberikan manfaat signifikan, terutama bagi komunitas Muslim minoritas di Eropa dan Amerika yang memerlukan kepastian administratif, termasuk untuk pengajuan cuti hari raya.

“Dengan kalender global, mereka memiliki dasar resmi dalam menentukan waktu beribadah,” katanya.

Diskusi ditutup dengan penegasan bahwa KHGT merupakan proyek jangka panjang Muhammadiyah untuk membangun sistem kalender Islam yang lebih terintegrasi secara global. Meskipun perbedaan masih mungkin terjadi dalam masa transisi, langkah ini dipandang sebagai evolusi pemikiran kalender Islam menuju kesatuan umat.