Dampak kebijakan ini membuat negara-negara eksportir beras seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan, dan India merasakan tekanan ekonomi. Beberapa negara bahkan meminta kepada Indonesia untuk membuka sedikit peluang impor, namun permintaan tersebut ditolak demi menjaga kehormatan dan kedaulatan pangan Indonesia.
“Bahkan permintaan impor sebesar 250.000 ton atau bahkan 1 liter pun berpotensi mengganggu stabilitas politik dalam negeri,” ungkap Amran menjelaskan sikap tegas pemerintah.
Program Hilirisasi Kelapa Berpotensi Setara 1,5 Kali APBN
Mentan Amran mengungkapkan potensi ekonomi luar biasa dari komoditas kelapa yang selama ini belum dimanfaatkan optimal. Indonesia memiliki 16 miliar butir kelapa per tahun, namun pemanfaatannya masih sangat minim.
“Jika kita hanya mengekspor air kelapa dalam kemasan, potensinya mencapai Rp 2.436 triliun. Sementara daging kelapa bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Total keduanya sekitar Rp 5.000 triliun, setara dengan 1,5 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” papar Amran.
Saat ini pemerintah telah membangun pabrik pengolahan kelapa dan menargetkan peresmian dua pabrik tambahan tahun depan. Produk coconut milk Indonesia sudah mulai diekspor langsung ke China dengan harga jual yang menguntungkan.
Untuk mendukung program ini, harga kelapa petani telah dinaikkan dari Rp 2.500-6.000 per butir menjadi minimal Rp 10.000 per butir, memberikan kesejahteraan lebih baik bagi petani kelapa.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.