Summarize the post with AI

ChatGPT

Langkah Pemkot Makassar ini mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla, menyebut kebijakan tersebut sebagai cerminan nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya para tenaga PPPK yang selama ini kerap menjadi kelompok rentan dalam setiap kebijakan efisiensi anggaran.

“Ini langkah yang patut diapresiasi. Di tengah tekanan fiskal yang nyata, Pemkot Makassar tidak menjadikan PPPK sebagai objek efisiensi, melainkan aktif mencari solusi alternatif,” kata Adi.

Menurutnya, kebijakan ini tidak semata-mata berdampak pada kesejahteraan individu pegawai, tetapi juga berkontribusi menjaga kesinambungan dan kualitas pelayanan publik bagi warga kota secara keseluruhan.

Sebagai catatan, sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar telah mengangkat sebanyak 8.854 tenaga honorer menjadi PPPK. Pengangkatan massal tersebut merupakan bagian dari upaya strategis penguatan struktur aparatur pelayanan publik di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan itu.