PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengevaluasi kinerja kedua institusi keamanan negara. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri lebih dari 650 peserta dari jajaran TNI, Polri, dan beberapa menteri kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam agenda tahunan tersebut, kepala negara menyampaikan harapannya agar TNI dan Polri berkembang menjadi institusi yang tangguh dan profesional. Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi kedua lembaga dalam mendukung kesuksesan berbagai program pemerintahan.
“Evaluasi ini bertujuan membangun TNI yang solid, profesional, dan modern. Presiden menekankan pentingnya persatuan dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat,” ujar Prasetyo.
Mensesneg menambahkan bahwa sepanjang tahun ini, TNI maupun Polri telah menjalankan berbagai tugas di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka. “Sebagai tentara rakyat dan polisi rakyat, kehadiran mereka sangat membantu masyarakat, terutama dalam penanganan bencana. Mereka berada di garis terdepan,” jelasnya.
Penekanan Kedekatan dengan Rakyat
Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu, Presiden Prabowo memberikan dua pesan utama: evaluasi kinerja dan apresiasi. Namun yang paling ditekankan adalah pentingnya menjaga solidaritas internal serta membangun kedekatan dengan masyarakat.
Prasetyo menegaskan bahwa di tengah berbagai isu yang berkembang, Presiden menginginkan TNI-Polri dipandang sebagai pelindung yang dekat dengan rakyat, bukan institusi yang ditakuti.
“Presiden menginginkan kebalikan dari konstruksi negatif yang ada. TNI-Polri harus menjadi institusi yang ramah dan dipercaya rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga mengapresiasi peran TNI-Polri dalam membantu masyarakat saat bencana, seperti yang terjadi di Sumatera beberapa waktu lalu. Presiden bahkan meminta pimpinan kedua institusi memberikan penghargaan kepada anggota yang berjasa, baik melalui kenaikan pangkat maupun kesempatan pendidikan yang lebih baik.
Dua Isu Strategis Masih Dikaji
Meski tidak dibahas dalam Rapim, Mensesneg menyebut ada dua isu kelembagaan strategis yang tengah dikaji pemerintah. Pertama, wacana menempatkan Polri di bawah struktur kementerian. Kedua, kemungkinan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.
“Dua hal ini masih terus digodok. Apakah Polri tetap eksis sebagai institusi independen atau akan ditempatkan di bawah kementerian melalui Perpres. Sementara untuk pelibatan TNI dalam terorisme akan dilihat dari eskalasi ancaman dan perkembangan terorisme global,” ungkap Prasetyo.
Pemerintah akan mempertimbangkan apakah penanganan terorisme memerlukan keterlibatan TNI atau cukup ditangani kepolisian seperti saat ini.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.