Dari “Menteri Cowboy” hingga Swasembada Pangan, Potret Pemerintahan Prabowo – Gibran di 2025

Catatan Akhir Tahun 2025

PUNGGAWANEWS, JAKARTA — Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai sejumlah langkah politik dan kebijakan strategis yang menyita perhatian publik. Sepanjang 2025, pemerintah dinilai berani melakukan perombakan kabinet serta mendorong program-program prioritas yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan penegakan hukum sumber daya alam.

Publik menyoroti keputusan Presiden Prabowo melakukan pergantian sejumlah menteri demi memastikan keselarasan program kerja dengan visi pemerintahan. Salah satu figur yang paling menyedot perhatian adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, yang dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Meski baru menjabat beberapa bulan, Purbaya langsung tampil dengan gaya kepemimpinan tegas dan cepat, hingga dijuluki “Menteri Cowboy”.

Salah satu kebijakan kontroversial Purbaya adalah pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) negara senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara dalam bentuk deposit on call. Dana tersebut ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI dengan tujuan mendorong penyaluran kredit produktif ke sektor riil. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menggerakkan konsumsi rumah tangga serta mempercepat ekspansi usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Di bidang perpajakan, Menteri Keuangan juga mengintensifkan penagihan tunggakan pajak senilai Rp60 triliun dari sekitar 200 wajib pajak besar. Hingga akhir 2025, negara berhasil menghimpun sekitar Rp7–8 triliun melalui pembayaran penuh maupun cicilan. Selain itu, Purbaya mengambil langkah keras terhadap praktik penyelundupan barang impor ilegal, seperti pakaian bekas, elektronik, dan rokok, yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Purbaya bahkan mengancam pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pemutusan hubungan kerja ribuan pegawai apabila kinerja tidak membaik. Sebagai bagian dari reformasi, ia juga memecat 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti menyalahgunakan wewenang. Di sisi lain, ia menjanjikan insentif dan bonus bagi aparat pajak apabila rasio pajak nasional mampu mencapai 12 persen.

Sementara itu, di sektor pangan, pemerintah mencatatkan capaian besar melalui program swasembada pangan yang dikomandoi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menjelang akhir 2025, Amran memproklamasikan Indonesia siap mencapai swasembada pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras nasional sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 34,79 juta ton, meningkat 4,17 juta ton atau 13,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kementerian Pertanian mengalokasikan dana hibah sekitar Rp10 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui perluasan areal tanam hingga 870 ribu hektare serta percepatan pembangunan infrastruktur pertanian. Meski demikian, pemerintah juga menghadapi tantangan serius berupa praktik mafia pangan. Sepanjang 2025, ditemukan 212 merek beras yang melanggar standar mutu serta ratusan pelaku usaha perberasan yang dikenai sanksi.

Di bidang pertahanan dan penegakan hukum sumber daya alam, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjalankan peran strategis sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Satgas ini berhasil merebut kembali penguasaan negara atas sekitar 3,3 juta hektare kawasan hutan bermasalah serta ribuan hektare lahan tambang ilegal di berbagai daerah, termasuk Sulawesi, Kalimantan, dan Bangka Belitung.

Satgas PKH juga terlibat dalam penanganan bencana alam di Sumatra dan Aceh dengan mengidentifikasi dugaan tindak pidana lingkungan sebagai salah satu penyebab bencana. Pemerintah menegaskan komitmen penegakan hukum terpadu dan pemulihan lingkungan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar.

Setahun lebih pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan, berbagai kebijakan strategis telah dieksekusi sebagai upaya mewujudkan janji politik menjadi program nyata. Pemerintah menyatakan optimistis bahwa konsistensi kebijakan dan keberanian reformasi akan menjadi fondasi bagi pembangunan nasional di tahun-tahun mendatang.