PUNGGAWNEWS,BONDOWOSO – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong masyarakat untuk membagikan informasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan program, terutama dengan informasi yang detail.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang siapa pun, baik orang tua siswa, guru, maupun masyarakat umum untuk mengunggah menu MBG. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan koordinasi di Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1/2026), sebagaimana tercantum dalam keterangan resmi tertulis.
Nanik mengecam keras tindakan seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang sempat viral beberapa hari lalu. Pejabat tersebut menghentikan pemberian MBG kepada dua anak selama satu pekan karena ibu mereka mengkritik menu yang disajikan.
“Tindakan seperti itu menunjukkan arogansi. Kritik, saran, dan masukan justru harus kita terima dengan baik untuk perbaikan program,” tegasnya.
Menurut Nanik, setiap unggahan menu MBG dalam bentuk apa pun merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan. Hal ini dinilai krusial agar program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat terus disempurnakan.
Transparansi program juga menjadi alasan mengapa masyarakat diperbolehkan mengunggah foto atau video menu MBG. Saat ini, BGN hanya memiliki sekitar 70 anggota tim pemantauan dan pengawasan SPPG yang bertugas 24 jam memantau seluruh SPPG di Indonesia. Jumlah ini jauh dari ideal dibandingkan dengan banyaknya SPPG yang telah beroperasi.
“Kami sangat berterima kasih bila ada banyak saran, masukan, dan pengawasan dari orang tua murid, guru, serta warga masyarakat lainnya,” ujar Nanik.
Dikutip dari Kompas, Ia juga mengimbau agar pengunggah konten di media sosial menyertakan keterangan lengkap mengenai menu MBG yang dibagikan, termasuk waktu, alamat sekolah penerima manfaat, serta identitas SPPG yang mendistribusikan hidangan.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan MBG ini memastikan bahwa informasi detail tersebut bukan untuk tujuan intimidasi. Sebaliknya, data lengkap sangat diperlukan agar BGN bersama kementerian dan lembaga terkait dapat segera menelusuri, memastikan kondisi sebenarnya, serta mencegah kejadian yang tidak diharapkan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.