PUNGGAWANEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan kesiapannya untuk segera mengisi jabatan kepala di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Kota Makassar.
Adapun sembilan OPD yang masih dipimpin oleh Plt adalah:
Dinas Pendidikan – Andi Bukti Djufrie
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) – Ferdi Mochtar
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB – Irwan Bangsawan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) – Fathur Rahim
Dinas Komunikasi dan Informatika – Mario Said
Dinas Ketahanan Pangan – Ariyati Puspasari Abady
Bappeda – A. Zulkifly Nanda
Dinas Pemuda dan Olahraga – Andi Muhammad Yasir
RSUD Makassar – Nursaidah Sirajuddin
Wali Kota Munafri mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar saat ini tengah memproses perizinan untuk melakukan mutasi pejabat eselon II. Tujuannya agar semua program prioritas dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kami sudah menyampaikan permohonan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Sulawesi Selatan. Prosesnya memang harus melalui Pemprov. Setelah disetujui, kami akan langsung melakukan pelantikan,” ujar Munafri di Balai Kota beberapa waktu lalu.
Munafri juga menegaskan bahwa pengisian sembilan jabatan kosong tersebut akan dilakukan melalui proses mutasi dan rotasi. Setelah mutasi dilakukan, Pemkot Makassar akan mengajukan izin kembali ke pemerintah pusat untuk melakukan lelang jabatan bagi OPD yang masih kosong.
“Nanti tetap ada sembilan jabatan yang kosong, tapi kita belum tahu OPD mana saja. Kita lihat hasil mutasi dulu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Munafri menekankan bahwa penataan birokrasi di lingkungan Pemkot Makassar akan terus dilakukan. Pasalnya, masih banyak posisi struktural yang belum terisi, mulai dari sekretaris dinas, kepala bidang, camat, lurah, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah.
Kepala BKPSDMD Makassar, Akhmad Namsum, mengungkapkan bahwa lebih dari 300 jabatan struktural di lingkup Pemkot Makassar saat ini masih lowong.
“Untuk jabatan eselon II hingga eselon IV saja, ada sekitar 200 lebih posisi yang kosong. Itu belum termasuk jabatan kepala sekolah dan kepala puskesmas,” jelasnya.
Proses pengisian jabatan ini, lanjut Akhmad, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan agenda penataan birokrasi yang telah dirancang oleh Pemerintah Kota Makassar. (AM)
