PUNGGAWANEWS, NEW YORK – Meskipun pelantikan masih lebih dari setahun lagi, dinamika pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2027-2031 mulai memanas dengan munculnya sejumlah calon potensial yang siap menggantikan Antonio Guterres.

Guterres dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada 31 Desember 2026, dan penerusnya akan resmi memulai tugas pada awal Januari 2027. Kontestasi resmi akan dimulai ketika Dewan Keamanan PBB (beranggotakan 15 negara) bersama Majelis Umum PBB (193 negara anggota) mengeluarkan surat bersama yang meminta pengajuan kandidat.

Berdasarkan laporan Reuters (30 Oktober), surat permintaan nominasi tersebut direncanakan akan dikirimkan pada akhir tahun ini. Setiap calon harus diajukan secara resmi oleh salah satu negara anggota PBB.

Tradisi rotasi kepemimpinan PBB berdasarkan wilayah geografis menempatkan Amerika Latin sebagai kawasan yang berhak mengisi posisi tersebut. Namun, sejumlah diplomat internasional juga membuka peluang bagi kandidat dari kawasan lain.

Presiden Republik Dominika, Luis Abinader, menegaskan bahwa kawasan Amerika Latin memiliki kredibilitas yang mumpuni. “Kawasan kami kaya akan keberagaman, kapabilitas, dan pengalaman dalam menyuarakan aspirasi global terkait perdamaian, keadilan iklim, hak asasi manusia, serta pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Abinader juga menekankan urgensi untuk memilih pemimpin perempuan. “Saya sangat yakin bahwa momentum untuk menghadirkan seorang perempuan di kursi tertinggi PBB telah tiba,” tegasnya.

Tiga Kandidat Utama Mulai Bermunculan

Hingga saat ini, tiga nama telah dikonfirmasi sebagai bakal calon kuat dalam kontestasi Sekjen PBB mendatang:

1. Rebeca Grynspan (Kosta Rika)

Pada 8 Oktober 2025, Presiden Kosta Rika Rodrigo Chavez mengumumkan pencalonan Rebeca Grynspan, mantan Wakil Presiden yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Grynspan memiliki rekam jejak panjang dalam organisasi internasional dan pembangunan ekonomi global.

2. Michelle Bachelet (Chile)

Presiden Chile Gabriel Boric pada 23 September 2025 secara resmi mengumumkan pencalonan Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile dua periode dan mantan Komisaris Tinggi HAM PBB. Bachelet dikenal sebagai figur progresif dengan pengalaman luas dalam isu hak asasi manusia dan kebijakan sosial.

3. Rafael Grossi (Argentina)

Berbeda dengan dua kandidat perempuan sebelumnya, Argentina mengusung Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Dalam konferensi pers di Markas Besar PBB New York pekan ini, Grossi mengonfirmasi niatnya untuk berkompetisi.

“Saya percaya dapat memberikan kontribusi signifikan di momen krusial ini bagi organisasi,” kata Grossi kepada Arab News. “Kita semua sepakat bahwa PBB memerlukan transformasi. Keputusan saya mencalonkan diri didasari oleh pengalaman memimpin IAEA melewati berbagai krisis sambil tetap menghasilkan pencapaian konkret,” jelasnya.

Mekanisme Pemilihan yang Kompleks

Proses seleksi Sekjen PBB melibatkan mekanisme bertahap yang cukup rumit:

Tahap Pertama: Pemungutan Suara Rahasia di Dewan Keamanan

Dewan Keamanan akan menggelar serangkaian pemungutan suara rahasia atau yang dikenal sebagai “straw poll” (jajak pendapat) untuk setiap kandidat. Dalam setiap putaran, anggota dewan memiliki tiga pilihan: mendukung, menolak, atau abstain.

Yang krusial adalah lima anggota tetap Dewan Keamanan—Amerika Serikat, Rusia, Inggris, China, dan Prancis—memiliki hak veto. Mereka harus mencapai konsensus terhadap satu kandidat. Surat suara dari kelima negara ini secara tradisional menggunakan warna berbeda untuk membedakannya dari 10 anggota tidak tetap.

Tahap Kedua: Rekomendasi Formal

Setelah konsensus tercapai, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi (biasanya dalam sidang tertutup) yang merekomendasikan satu kandidat kepada Majelis Umum. Resolusi ini membutuhkan minimal sembilan suara mendukung tanpa veto untuk disahkan.

Tahap Ketiga: Pengesahan oleh Majelis Umum

Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara kemudian akan memilih dan mengesahkan rekomendasi dari Dewan Keamanan untuk mengangkat Sekretaris Jenderal ke-10 dalam sejarah PBB.

Upaya Meningkatkan Transparansi

PBB telah berupaya meningkatkan keterbukaan dalam proses seleksi pemimpin tertingginya. Pada 2015, Majelis Umum meminta Presiden Majelis dan Dewan Keamanan untuk secara aktif mengajak negara-negara anggota mencalonkan kandidat. Nama dan curriculum vitae para kandidat juga harus disebarluaskan secara berkala kepada seluruh anggota.

Dalam resolusi terbaru yang diadopsi pada September 2025, Majelis Umum menetapkan persyaratan baru:

• Setiap kandidat wajib menyampaikan “pernyataan visi” saat dicalonkan secara resmi
• Pernyataan visi tersebut harus dipublikasikan di laman khusus PBB
• Kandidat harus mengungkapkan sumber pendanaan kampanye mereka
• Kandidat yang sedang menjabat di sistem PBB “dianjurkan untuk menangguhkan pekerjaan mereka selama periode kampanye guna menghindari konflik kepentingan”

Desakan Kuat untuk Pemimpin Perempuan

Dalam 80 tahun keberadaannya, PBB belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Fakta ini menjadi sorotan tajam dalam Sidang Majelis Umum September lalu.

Presiden Estonia Alar Karis menyatakan, “Sudah waktunya seorang perempuan terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PBB.”

Presiden Slovenia Nataša Pirc Musar menambahkan keprihatinannya bahwa hingga kini baru lima perempuan yang pernah menjabat sebagai Presiden Majelis Umum sepanjang sejarah, termasuk Annalena Baerbock dari Jerman yang menjabat tahun ini.

“Pada akhir periode ini, Presiden Majelis Umum akan menyaksikan pemilihan Sekretaris Jenderal yang baru,” kata Pirc Musar. “Mari kita ciptakan sejarah bersama,” ajaknya.

Tantangan dan Harapan

Pemilihan Sekjen PBB kali ini berlangsung di tengah berbagai tantangan global yang kompleks—mulai dari konflik geopolitik, krisis iklim, hingga ketegangan multilateralisme. Figur yang terpilih diharapkan mampu menavigasi organisasi dunia ini melewati berbagai krisis sambil tetap relevan dan efektif.

Dengan dua kandidat perempuan kuat dari Amerika Latin dan satu kandidat laki-laki berpengalaman, kontestasi tahun depan diprediksi akan sangat ketat dan menarik perhatian komunitas internasional.

Proses nominasi resmi akan dimulai akhir tahun ini, dan dunia akan menantikan siapa yang akan memimpin PBB memasuki era baru mulai 2027.

---

Sumber: Reuters, Arab News, PBB