PUNGGAWANEWS, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia melalui serangkaian kebijakan konkret yang telah dan sedang berjalan. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Seskab Teddy mengungkapkan, salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah kenaikan insentif bagi guru honorer. Meskipun kewenangan atas guru honorer berada di tangan pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap hadir memberikan tambahan dukungan finansial.

“Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” ujar Seskab Teddy.

Selain insentif guru honorer, pemerintah juga menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN dari semula Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat perlindungan dan penghargaan terhadap profesi guru.

Tak berhenti pada kenaikan nominal, pemerintah turut membenahi mekanisme penyaluran tunjangan. Jika sebelumnya dana disalurkan melalui pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan sekali, kini atas instruksi langsung Presiden, tunjangan tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.

“Tahun lalu, Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan. Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen,” jelasnya.

Seskab Teddy juga menegaskan bahwa seluruh program pendidikan nasional tetap berjalan tanpa pengurangan. “Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” tandasnya.

Pemerintah berharap, dengan membaiknya kesejahteraan para pendidik, kualitas pendidikan nasional semakin meningkat dan para guru dapat lebih optimal dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Sumber: Keterangan Sekretaris Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, 27 Februari 2026