JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di Istana Merdeka pada Sabtu (31/8/2025) untuk merespons gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya dalam beberapa hari terakhir. Dalam kesempatan tersebut, kepala negara mengumumkan langkah-langkah tegas yang telah diambil pemerintah dan partai politik koalisi.
Salah satu keputusan paling mengejutkan dalam konferensi pers tersebut adalah pengumuman pencabutan keanggotaan Lima anggota DPR RI yang dinilai telah menyampaikan pernyataan keliru. Keputusan ini akan berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025.
“Para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ungkap Prabowo yang didampingi sejumlah pimpinan partai politik dan lembaga negara.
Selain pencabutan keanggotaan, pimpinan DPR juga mengumumkan pencabutan beberapa kebijakan kontroversial, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan pemberlakuan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang menuntut reformasi di tubuh legislatif.
Presiden yang hadir bersama Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 RI), Ahmad Muzani (Ketua MPR), Puan Maharani (Ketua DPR), dan sejumlah ketua umum partai politik lainnya, menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
Namun, Prabowo juga memberikan peringatan keras terhadap tindakan anarkis. “Jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum,” tegas Prabowo.
Presiden mengeluarkan instruksi tegas kepada Polri dan TNI untuk mengambil tindakan keras terhadap segala bentuk pengerusakan fasilitas umum dan penjarahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga memerintahkan pemeriksaan transparan terhadap petugas yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam penanganan demonstrasi.
Di sisi lain, Prabowo mengajak para demonstran untuk menyalurkan aspirasi melalui jalur dialog. Ia meminta pimpinan DPR untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi agar dapat berdialog langsung.
“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” kata Prabowo.
Dalam bagian akhir pernyataannya, Presiden memberikan peringatan tentang kemungkinan adanya campur tangan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Indonesia sejahtera dan bangkit. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk waspada terhadap upaya-upaya adu domba dan menjaga persatuan nasional.
“Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Mari kita bergotong-royong menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita,” pungkas Prabowo sebelum mengakhiri konferensi pers dengan salam berbagai agama dan kepercayaan.
Konferensi pers ini menandai respons komprehensif pemerintah terhadap gelombang demonstrasi yang terjadi, dengan menggabungkan pendekatan dialog terbuka dan penegakan hukum yang tegas.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.