Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat langkah pembenahan tata kelola kota dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penataan kota tidak cukup hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan ketertiban administrasi dan pengawasan aktivitas usaha di wilayah perkotaan.

Fokus utama yang kini menjadi perhatian adalah keberadaan gudang dan aktivitas logistik yang dinilai kerap menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, mulai dari kemacetan hingga gangguan kenyamanan lingkungan.

Munafri menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta aparat kewilayahan dalam menertibkan aktivitas pergudangan yang tidak sesuai aturan. Ia menilai, lemahnya pengawasan terhadap gudang-gudang di dalam kota berpotensi memicu masalah yang lebih luas jika tidak segera ditangani secara serius.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut ketertiban kota dan kenyamanan warga. Semua harus berjalan sesuai aturan dan terdata dengan baik,” tegasnya.

Ia secara khusus menyoroti praktik parkir kendaraan logistik di badan jalan maupun di lorong-lorong permukiman warga, yang dinilai semakin marak dan meresahkan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat.

Menurut Munafri, tidak boleh ada lagi aktivitas parkir kendaraan operasional tanpa izin yang jelas, terutama di kawasan padat penduduk. Ia meminta seluruh jajaran terkait segera mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Di sisi lain, peran camat dan lurah juga menjadi perhatian serius. Munafri menegaskan bahwa aparat wilayah harus mampu menjadi ujung tombak dalam mengidentifikasi persoalan sekaligus menghadirkan solusi di tingkat lokal.

Ia menginginkan camat dan lurah tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pemimpin wilayah yang memahami secara detail kondisi masyarakat, potensi daerah, hingga aktivitas ekonomi yang berlangsung.

“Setiap wilayah harus dipahami secara utuh. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Munafri juga menekankan pentingnya pola kerja kolaboratif dalam pemerintahan. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pola kerja yang bertumpu pada satu orang, melainkan harus dibangun sistem kerja tim yang solid dengan pembagian tugas yang jelas.

Selain penertiban gudang dan parkir liar, perhatian juga diarahkan pada pengelolaan ruang publik, termasuk taman kota. Ia meminta adanya kejelasan tanggung jawab antarinstansi agar pengelolaan taman berjalan optimal dan tidak terbengkalai.

Program kebersihan seperti “Jumat Bersih” pun diminta tetap konsisten dijalankan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah hingga tingkat RT/RW.

Sebagai bentuk dorongan kinerja, Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan penghargaan kepada kelurahan terbaik dan terbersih pada peringatan hari jadi Kota Makassar mendatang.

“Ini menjadi motivasi bersama agar setiap wilayah berlomba menghadirkan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat,” tutup Munafri.