PUNGGAWANEWS, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali menjadi lokasi evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025. Tim evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, di ruang kerjanya, Senin (6/10/2025).
Kehadiran tim BPKP yang dipimpin oleh St. Nasryah Latif selaku Pengendali Teknis, bersama Ketua Tim Andi Sukman dan anggota Kurniawan serta Rachmad Dwi Oka Dazera, bertujuan untuk menilai tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Sinjai.
Dalam arahannya, St. Nasryah menyampaikan bahwa evaluasi akan berlangsung selama satu minggu dan diharapkan Kabupaten Sinjai dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian pada level 3 SPIP.
“Kami akan melakukan penilaian terhadap beberapa aspek, termasuk manajemen risiko dan indeks persepsi korupsi. Harapannya, Kabupaten Sinjai tetap berada di level 3 dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Ia menambahkan, penilaian akan dilakukan melalui para assessor wajib, meliputi BPKAD untuk bidang keuangan dan aset, Bappeda untuk perencanaan, serta Inspektorat Daerah untuk kepatuhan dan pengawasan.
Sementara itu, Sekda Andi Jefrianto menegaskan pentingnya komitmen setiap perangkat daerah dalam memperkuat penerapan SPIP, bukan hanya secara administratif tetapi juga dalam praktik sehari-hari.
“Kami sudah mengingatkan teman-teman OPD agar evaluasi SPIP ini tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, namun lebih pada bagaimana penerapannya di lapangan. Implementasi nyata menjadi kunci agar sistem ini berjalan efektif,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa Kabupaten Sinjai dapat mempertahankan capaian level 3 SPIP, sebagaimana hasil evaluasi pada tahun 2022 lalu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Sinjai, Andi Adeha Syamsuri, yang mendampingi Sekda selama pertemuan berlangsung.
SPIP Terintegrasi sendiri merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, serta menjamin pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.