PUNGGAWANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Asmat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif. Hal ini ditandai dengan kunjungan resmi yang dilakukan oleh jajaran Pemkab Asmat ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Jejaring dan Kajian Sumberdaya Manusia Aparatur (Pusjar SKMP LAN), pada Selasa (17/6/2025).

Rombongan Pemkab Asmat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Absalom Amiyaram, S.Sos., M.Si, bersama Asisten II, Rikover Alberth Rumkorem, ST., MT, diterima oleh Kepala Bagian Umum Pusjar SKMP, Zulchaidir, S.Sos., MPA, didampingi Ketua Tim Pembelajaran, Dr. Johann Tarru Mada, M.Si, yang mewakili Kepala Pusjar SKMP LAN.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat jejaring kerja yang telah terjalin antara Pemkab Asmat dan LAN, khususnya dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain pengembangan kompetensi SDM, pertemuan ini juga membahas rencana kerja sama strategis dalam pengembangan inovasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Asmat.

08d9acb7 94f2 4d95 b071 a3119dbd9456 | PUNGGAWA NEWS

Dalam sambutannya, Zulchaidir menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah berjalan baik selama ini dan menegaskan kesiapan LAN untuk memperluas dukungan, tidak hanya dalam pelatihan teknis dan manajerial, tetapi juga dalam memfasilitasi inovasi birokrasi daerah.

Sementara itu, Sekda Asmat, Absalom Amiyaram, menyambut baik rencana kerja sama yang lebih luas tersebut. Ia menyatakan bahwa dukungan LAN sangat penting dalam mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Asmat, terutama dalam konteks wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang unik. “Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi katalisator dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan berpihak pada pelayanan publik,” ujar Sekda.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Asmat dalam meningkatkan kualitas birokrasi, mendorong inovasi lokal, serta mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.