Summarize the post with AI

ChatGPT

“Kemandirian pangan adalah harga mati, swasembada pangan juga mutlak harus dicapai. Kami tidak hanya mendorong produktivitas lahan yang sudah ada, tetapi juga membuka hamparan sawah baru dan mengoptimalkan kawasan rawa. Semua sumber daya harus dikerahkan secara maksimal agar produksi dapat melonjak secara signifikan,” tegasnya.

Deregulasi Masif dan Reformasi Tata Kelola

Dalam rangka mempercepat transformasi sektor pertanian, pemerintah telah melakukan terobosan besar dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden yang mengatur sektor ini—jumlah terbanyak sepanjang sejarah republik. Bersamaan dengan itu, sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menjadi penghambat akselerasi program pertanian nasional telah dicabut.

Reformasi paling mendasar terjadi pada sistem tata kelola distribusi pupuk. Jika sebelumnya jalur distribusi pupuk berbelit-belit dengan ratusan aturan dan prosedur persetujuan bertingkat lintas wilayah, kini mekanisme telah disederhanakan menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga sampai ke tangan petani.

Dampak dari penyederhanaan birokrasi ini terbilang signifikan: harga pupuk berhasil ditekan hingga 20 persen, sementara volume distribusi pupuk meningkat sebesar 700 ribu ton tanpa membebani anggaran negara.

Modernisasi dan Mekanisasi Kunci Produktivitas

Selain pemangkasan regulasi, modernisasi sektor pertanian menjadi elemen krusial dalam mendongkrak produksi nasional. Penerapan mekanisasi pertanian memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat siklus penanaman dan panen, serta meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.