Summarize the post with AI

ChatGPT

Yang paling menggelikan dalam politik Indonesia akhir” ini barangkali adalah mendengar pernyataan” membingungkan para elite, mulai dari demokrasi santun ala Prabowo Subianto hingga Puan Maharani, yang partainya tidak masuk kabinet tetapi mendukung penuh pemerintahan melalui parlemen. Keyakinan terhadap nilai-nilai politik semacam itu konon berangkat dari budaya politik Indonesia yang tak mengenal perbedaan secara radikal. Mereka yakin sejarah politik Indonesia dijalankan melalui politik “sopan santun”, yaitu perbedaan ideologi dan kelas sosial harus dileburkan dalam tujuan yang belum terumuskan: “membangun bangsa”. Siapa saja yang menyangkal mantra politik ini, menurut mereka, adalah orang-orang yang tidak patriotik dan tidak cinta terhadap bangsa.

Singkatnya, apa yang ingin mereka katakan adalah budaya politik Indonesia tidak mengenal apa itu oposisi. Tulisan ini tidak ingin menjabarkan tentang pentingnya oposisi dalam konteks demokrasi liberal, melainkan menawarkan padangan alternatif bahwa ketiadaan oposisi dalam sistem politik formal hari ini adalah hasil historis dari proses persaingan ideologis yang pernah ada dalam lintasan sejarah di Indonesia, dalam kaitannya dengan pengorganisasian kapitalisme.

Walaupun Orde Baru sudah dua dekade berlalu, tetapi oposisi dalam narasi dan praktik politik politisi Indonesia masih tak menjadi praktik politik yang khas Indonesia. Politik Indonesia adalah politik yang “sopan santun”, menjunjung keharmonisan antar elit agar dapat menjadi cerminan masyarakat untuk menerapkan hal yang sama. Tampaknya, dalam situasi ini, sangat susah membayangkan Indonesia mengalami krisis politik, ketika elite dan partai politiknya yang kalah saat pemilu juga mengamini keyakinan yang serupa, yaitu oposisi bukan budaya Indonesia. Dengan demikian, untuk apa ketakutan terhadap ketidakharmonisan itu ditonjolkan ketika semua menyepakati doktrin yang absurd ini? Itu berarti, Prabowo sebagai presiden tidak perlu khawatir berlebih.

Penyangkalan terhadap model politik yang demikian nyatanya berakhir pada sikap anti politik dan anti negara, yang justru adalah hal penting untuk diperebutkan guna merealisasikan politik kelas yang selama ini tidak muncul. Politik berbasis kelas adalah oposisi yang sebenar-benarnya ketika partai” dominan mengalami impotensi permanen dan ketidakjelasan orientasi politiknya masing”, selain mencari posisi yang lebih menguntungkan untuk elit dan kelompoknya. Olehnya itu diharapkan adanya kesedaran kritis terhadap pendidikan politik serta pemahaman terhadap beda pendapat dalam hal ini oposisi dapat dilakukan secara lebih massif, peningkatkan posisi tawar rakyat terhadap kekuasaan, serta munculnya kepemimpinan gerakan. Secara umum adalah meningkatkan kualitas gerakan, juga mentrasformasikan gerakan dari perjuangan sosial ekonomi menjadi perjuangan politik.