Setelah kejatuhan rezim orde baru, indonesia memang berhasil membangun sistem politik yang tampak plural. Partai-partai bermunculan, pemilu dilaksanakan secara luber judil dan kebebasan pers dijamin. Tetapi reformasi yang berjalan hanya melahirkan demokrasi elektoral bukan demokrasi substantif. Kekuasaan berpindah dan berganti wajah dari militer ke elit sipil, tapi logika kontrol tidak ikut berubah. Partai” politik lebih sibuk membangun koalisi pragmatis dan transaksional ketimbang perjuangan ideologis.

Dalam situasi seperti ini, oposisi menjadi sesuatu yang mahal, bahkan beresiko tinggi secara politik dan ekonomi. Akibatnya, oposisi sering di labeli buruk, dirangkul atau dijinakkan melalui maknisme bagi” kekuasaan. Cara paling telanjang bisa kita lihat pada periode jokowi dan sekarang prabowo gibran. Secara tidak langsung politik indonesia kehilangan keseimbangan. Karena dalam demokrasi yang sehat, oposisi berfungsi sebagai penyeimbang. Tapi dalam demoktasi yang terkoptasi oleh oligarki seperti saat ini. Oposisi justru dianggap sebagai penghalang kesepakatan para elit. Tapi di luar faktor sosial dan struktural, ada pula warisan psikologi yang lebih dalam yakni trauma kolektif terhadap perpecahan.