PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Dinamika tanya jawab dalam Pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Jumat (13/2) menyoroti berbagai pertanyaan kritis terkait penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), khususnya soal potensi perbedaan penetapan awal Ramadan dengan pemerintah.

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Maesyarah, menjelaskan bahwa organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini kini telah meninggalkan metode hisab hakiki wujudul hilal dan mengadopsi KHGT berbasis kriteria astronomis global yang lebih ketat.

Berbeda dengan metode lama yang hanya mensyaratkan terjadinya ijtimak dengan posisi hilal di atas ufuk saat matahari terbenam tanpa batasan ketinggian, KHGT menerapkan standar minimal tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat.

“Apabila kriteria tersebut terpenuhi di belahan dunia mana pun, sepanjang ijtimak berlangsung sebelum pukul 24.00 UTC, maka ditetapkan sebagai awal bulan hijriah,” papar Maesyarah.

Pendekatan Global vs Lokal

Maesyarah menekankan bahwa potensi perbedaan dengan pemerintah tetap ada karena perbedaan pendekatan mendasar. Pemerintah menggunakan pendekatan wilayah lokal (wilayatul hukmi) dengan kriteria imkanur rukyat, sementara Muhammadiyah menerapkan prinsip matlak global.