PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan peringatan keras kepada kementerian dan lembaga negara yang kinerjanya lambat dalam menyerap anggaran. Ia menetapkan batas waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk memaksimalkan realisasi belanja.
Dalam pernyataannya, Purbaya mengungkapkan akan melakukan kunjungan langsung ke kementerian-kementerian besar yang memiliki tingkat penyerapan anggaran di bawah standar. “Bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu,” ujar Purbaya.
Menkeu menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. “Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya,” tegasnya dengan tegas.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mencegah terjadinya anggaran menganggur yang tidak produktif. Purbaya menyatakan dana yang ditarik akan dialihkan ke program-program yang siap dilaksanakan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Tiga Gebrakan Strategis Menkeu
Ultimatum penyerapan anggaran menjadi salah satu dari tiga kebijakan terobosan yang diluncurkan Purbaya. Gebrakan pertama adalah penyaluran likuiditas sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank BUMN (Himbara) yang telah direalisasikan pada Jumat lalu untuk menggerakkan sektor riil.
Inisiatif kedua adalah pembentukan tim khusus pemantau penyerapan anggaran yang akan melakukan monitoring langsung terhadap kinerja kementerian dan lembaga. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program makan bergizi gratis yang dinilai masih lambat dalam penyerapan anggaran.
Kebijakan ketiga, Purbaya berencana meningkatkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah agar tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan secara signifikan.
Tanggapan Legislatif dan Analisis Kebijakan
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wianto, menyambut positif inisiatif Menkeu namun menekankan perlunya mekanisme yang tepat. “Tentunya tidak bisa langsung begitu saja dilakukan pemotongan. Karena bagaimanapun juga penerimaan penerima manfaat itu kan sudah bisa diprediksi,” ungkap Wihadi.
Direktur Kebijakan Publik Selios Media, Askar Wayudi, memberikan pandangan kritis terhadap pendekatan ini. Menurutnya, meskipun langkah ini menunjukkan upaya disiplin fiskal, permasalahan struktural dalam perencanaan anggaran belum tentu dapat teratasi.
“Problemnya di banyak KL itu karena memang perencanaan anggarannya yang buruk. KL menyusun anggaran yang tidak realistis, pagunya sengaja dibuat tinggi dengan harapan untuk menjaga baseline tahun depan,” jelas Askar.
Ia juga mengkhawatirkan risiko korupsi dan nepotisme jika proses penyerapan anggaran dipercepat secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek teknis seperti kendala dalam sistem e-procurement.
Fokus pada Efektivitas Program
Menkeu Purbaya menegaskan pentingnya mengarahkan anggaran kepada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Strategi shock therapy yang diterapkannya diharapkan dapat mendorong kementerian dan lembaga untuk lebih serius dalam pelaksanaan program.
Sebagai mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya dipandang memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan likuiditas dan perbankan. Pengalaman ini menjadi modal dalam merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan perekonomian nasional.
Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi dan kemampuan kementerian teknis dalam mengeksekusi program secara efektif. DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini hingga akhir tahun.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.