Masyarakat Pulau Sembilan menaruh harapan pada Monev Program Sembako 2025. Evaluasi ini dinilai krusial untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan dan membuka ruang komunikasi langsung antara pendamping dan penerima manfaat.
PUNGGAWANEWS, SINJAI – Sejumlah tokoh masyarakat dan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Pulau Sembilan menyampaikan responsnya terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Sembako Tahun 2025 yang akan digelar oleh Pendamping PKH (PPKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atas penugasan Kementerian Sosial RI.
Surat bernomor 1405/5.3/HK.00.03/8/2025 tanggal 5 Agustus 2025 menyebutkan bahwa Pendamping PKH dan TKSK diminta mendukung pelaksanaan Monev Sembako menggunakan aplikasi SIKS‑MA dari Pusdatin Kessos. Surat itu juga menegaskan pentingnya dukungan dari TKSK yang berada di sekitar lokasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Hasan, seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Pulau Sembilan menyatakan menyambut baik monev yang akan dilaksanakan.
“Kami menyambut baik hadirnya evaluasi atau monev ini. Selama ini program sembako atau biasa di sebut BPNT masih terdapat keluarga Penerima manfaat yang boleh dikatakan sudah mapan atau Mampu masih menerima Bantuan sosial Tersebut dan ada Kepala Keluarga yang Layak menerima Bantuan tersebut Tetapi tidak Termasuk sebagai Penerima Program sembako. Mudah-mudahan hasil Monev nantinya Keluarga Penerima manfaat sudah tepat sasaran dan bisa membuka jalur komunikasi langsung dengan pendamping.”
Selain itu, Buhran selaku masyarakatpun sangat berharap Semoga monev program Sembako 2025 yang di Lakukan oleh Pendamping baik PPKH dan TKSK ini menghasilkan data yang tepat sasaran Dimana KPM yang sudah Mapan atau Mampu nantinya bisa keluar dari Penerima Bantuan sosial baik itu Bantuan Sosial PKH maupun BPNT dan yang Layak menerima Bantuan sosial tapi tidak menerima bisa masuk sebagai Penerima:
Masyarakat berharap proses Monev berjalan transparan, dimana pendamping benar-benar turun lapangan dan mendengar langsung pengalaman penerima manfaat. Hal ini penting apalagi daerah kepulauan seperti Pulau Sembilan menghadapi kendala akses, data, dan layanan publik dasar.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.