Legislator PKB Tampung Aspirasi Infrastruktur dari Dapil 3 Sinjai

PUNGGAWANEWS, SINJAI – Permasalahan aksesibilitas jalan dan distribusi air pertanian kembali mencuat dalam agenda reses legislatif daerah Kabupaten Sinjai. Berbagai keluhan masyarakat terkait minimnya kualitas infrastruktur dasar ini terungkap dalam forum penyerapan aspirasi periode ketiga tahun 2025.

Muhammad Ridwan, legislator DPRD Sinjai yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengadakan kegiatan reses di wilayah konstituen Dapil 3 yang mencakup Kecamatan Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Forum tersebut menjadi ajang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, kondisi prasarana transportasi di tingkat kabupaten muncul sebagai isu dominan yang memerlukan penanganan segera. Ridwan menegaskan bahwa persoalan ini telah masuk dalam daftar prioritas program pembangunan yang akan direalisasikan sepanjang tahun anggaran 2026.

“Infrastruktur transportasi dan sistem pengairan pertanian masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemda. Khususnya di wilayah Desa Palangka yang berada di Kecamatan Sinjai Selatan, kedua aspek ini memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor agrikultur dan distribusi komoditas lokal,” terang Ridwan, Sabtu (25/10/2025).

Legislator tersebut menguraikan bahwa berbagai kanal irigasi di wilayahnya mengalami degradasi fungsi akibat kerusakan. Kondisi ini mengakibatkan distribusi air ke areal persawahan tidak berlangsung secara optimal dan merata.

Persoalan teknis ini berdampak pada kesulitan petani dalam merencanakan jadwal penanaman yang tepat. Lebih jauh, situasi tersebut berpotensi menggerus tingkat produktivitas hasil panen di kawasan tersebut.

Komitmen Tindak Lanjut Aspirasi Rakyat

Ridwan memberikan jaminan bahwa seluruh masukan yang terhimpun dari masyarakat akan dijadikan rujukan penting dalam proses evaluasi kebijakan. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan strategis ketika merumuskan agenda pembangunan pada periode mendatang.

Menurutnya, pemerintah kabupaten telah menyatakan kesediaan untuk melaksanakan pembenahan infrastruktur secara gradual. Pelaksanaan program ini akan disesuaikan dengan tingkat urgensi kebutuhan serta kapasitas fiskal yang tersedia di kas daerah.

“Setiap suara dan keluhan warga merupakan input berharga bagi kami sebagai wakil rakyat. Memang benar bahwa pembangunan infrastruktur tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat atau sekaligus. Namun demikian, komitmen kami adalah memastikan adanya progres nyata setiap tahunnya, baik untuk perbaikan jalan maupun sistem irigasi,” tandas Ridwan mengakhiri keterangannya.

Kegiatan reses yang diselenggarakan dalam masa sidang III tahun 2025 ini merupakan mekanisme konstitusional yang memungkinkan anggota dewan untuk turun langsung ke basis pemilihnya. Melalui forum ini, legislator dapat menangkap secara langsung dinamika permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya.

Hasil reses akan menjadi dokumen penting yang dibawa kembali ke ruang sidang sebagai bahan formulasi kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program pemerintah daerah.[adv]