KDM Minta Mahasiswa yang Ditahan Tanpa Unsur Kriminal Dibebaskan

PUNGGAWANEWS, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, meminta pihak kepolisian untuk membebaskan para mahasiswa yang ditahan tanpa unsur kriminal pasca-aksi demonstrasi. Permintaan ini disampaikan dalam sebuah dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat. Dialog ini dihadiri oleh jajaran DPRD, Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, dan Kejaksaan Tinggi.

Dalam sambutannya, Kang Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa ia melihat aksi demonstrasi sebagai bagian dari “kenakalan remaja.” Ia membedakan dua jenis kenakalan dalam aksi, yaitu “nakal tanpa kriminal” dan “nakal kriminal.”

“Kalau yang nakal tanpa kriminal itu, ngelempar, teriak-teriak, bikin macet. Kalau yang kriminal itu bawa senjata, bawa narkoba,” jelasnya.

Gubernur berharap, khususnya bagi mahasiswa yang masuk kategori pertama, dapat dibebaskan. Ia bahkan menyebut kasus penahanan beberapa anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), memohon agar mereka bisa segera dipulangkan.

“Mudah-mudahan harapan saya… Pak Kapolda bisa membebaskan mereka. Kasihan ibu bapaknya nangis-nangis telepon saya,” kata Kang Dedi Mulyadi yang juga alumni HMI.

Mahasiswa Tuntut Reformasi dan Supremasi Sipil

Para perwakilan mahasiswa memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah dan parlemen. Salah seorang orator dari Universitas Islam Tasikmalaya (UNISBA) menyoroti perlunya reformasi partai politik, yang dianggapnya sebagai “rahim” dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Menurutnya, partai politik yang tidak bersih akan melahirkan pemimpin yang korup dan kebijakan yang merugikan rakyat.

Mahasiswa juga menuntut supremasi hukum dan supremasi sipil. Isu-isu nasional seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset didesak untuk segera diprioritaskan. Mereka menilai RUU ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, karena tidak berlindung di balik isu pelanggaran HAM.

Sorotan Isu Represivitas dan Kesejahteraan Rakyat

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan represivitas aparat dalam membubarkan massa aksi. Seorang mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung (ITB) mengecam penggunaan gas air mata dan kekerasan di area kampus, yang seharusnya menjadi tempat yang dilindungi untuk eksplorasi ilmu.

Para aktivis juga menolak tunjangan dan fasilitas baru untuk anggota DPR, membandingkannya dengan kondisi miris guru honorer yang bergaji rendah. Mereka menuntut pemerintah untuk serius mengatasi masalah pengangguran di Jawa Barat yang terus meningkat.

Solusi Langsung dan Pembebasan Aktivis

Dialog yang awalnya diadakan di luar ruangan itu sempat dikritik oleh salah seorang mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor karena cuaca yang panas. Kang Dedi Mulyadi merespons cepat kritik tersebut dengan memutuskan untuk memindahkan forum ke dalam ruangan yang lebih nyaman, menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi mahasiswa.

Sebagai bukti nyata dari hasil dialog ini, satu perwakilan mahasiswa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) yang sempat ditahan berhasil dibebaskan di tempat. Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pembebasan ini hanya berlaku untuk mereka yang ditahan tanpa unsur kriminal, sementara mereka yang terbukti melakukan tindak pidana seperti membawa narkoba atau senjata api tidak termasuk dalam pembebasan.

Sumber