PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, mengimbau para pejabat pemerintah dan anggota DPR untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata menyusul meninggalnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan.
Dalam pernyataan resminya pada Jumat (30/8/2025), tokoh yang kerap disebut JK ini menekankan pentingnya kehati-hatian para petinggi negara dalam menyampaikan pernyataan publik untuk menghindari terjadinya luka di hati masyarakat.
“Para pejabat dan anggota DPR harus belajar menahan diri dalam berbicara. Jangan sampai ucapan yang tidak pada tempatnya justru melukai perasaan rakyat,” tegas pria kelahiran Watampone ini.
JK turut mengungkapkan rasa duka yang mendalam atas kepergian Affan Kurniawan dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh. Menurutnya, kejadian tragis ini harus dijadikan momentum refleksi bagi seluruh elemen pemerintahan.
“Semua pihak yang terbukti bersalah dalam insiden ini harus mendapat sanksi yang setimpal dan tegas. Keadilan harus ditegakkan,” ungkap mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, JK mengkhawatirkan dampak ekonomi yang dapat timbul jika situasi terus memanas. Ia mengingatkan bahwa gejolak sosial yang berkepanjangan berpotensi melumpuhkan aktivitas perekonomian nasional.
“Ketika kondisi kota menjadi tidak kondusif, roda perekonomian akan terganggu. Hal ini pada akhirnya akan merugikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pekerja seperti driver ojol itu sendiri,” jelasnya.
Tokoh yang dikenal sebagai mediator konflik ini juga menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menahan diri dalam menyikapi situasi terkini. Menurutnya, eskalasi yang berlarut-larut hanya akan merugikan kehidupan bersama.
JK menegaskan bahwa meskipun ia memahami kesedihan komunitas ojek online atas kehilangan rekan kerja mereka, namun aksi yang berkepanjangan justru dapat mengganggu mata pencaharian mereka sendiri.
Dalam kesempatan yang sama, JK juga mengingatkan pemerintah untuk senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat dan mengambil kebijakan yang pro-rakyat.
“Pemerintah harus mampu menjaga kondisi tetap kondusif dengan mendengarkan keluhan masyarakat dan merespons aspirasi mereka dengan bijak,” pungkas JK. (*)




Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.