Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus mengakselerasi tahapan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar Barombong sebagai bagian dari proyek strategis yang diharapkan mampu mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas kawasan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung meninjau lokasi di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai target. Pemerintah kota menargetkan penyelesaian pembebasan lahan rampung paling lambat pertengahan tahun 2026.

Peninjauan tersebut sekaligus menjadi langkah memastikan kesiapan lapangan, mulai dari kejelasan titik koordinat hingga validitas dokumen kepemilikan lahan yang akan terdampak pembangunan.

Munafri menegaskan bahwa tahapan pembebasan lahan merupakan fase krusial yang menentukan kelancaran pembangunan fisik jembatan ke depan. Oleh karena itu, seluruh proses dilakukan secara sistematis dan transparan, termasuk melalui penilaian harga oleh tim appraisal independen.

“Kami ingin memastikan proses ini berjalan baik, adil, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Makassar telah membentuk tim pengadaan tanah yang bertugas melakukan verifikasi administrasi, negosiasi dengan pemilik lahan, hingga penyelesaian pembayaran ganti rugi. Langkah ini juga diperkuat dengan pengawasan lintas sektor untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum.

Koordinasi intensif turut dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Jalan Nasional guna menyelaraskan aspek teknis, termasuk desain akhir dan penentuan trase jembatan.

Munafri menjelaskan, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci agar proses pembebasan lahan dan pembangunan dapat berjalan paralel tanpa hambatan berarti.

“Semua harus sinkron, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, kebutuhan lahan untuk proyek ini diperkirakan kurang dari tiga hektare dengan panjang jembatan sekitar 800 meter. Pembiayaan pembebasan lahan ditanggung melalui APBD Kota Makassar, sebagai bentuk dukungan pemerintah kota terhadap proyek tersebut.

Setelah seluruh lahan dinyatakan bersih dan siap, pembangunan fisik jembatan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di wilayah selatan dan barat Makassar yang terus berkembang.

Selain itu, proyek ini juga telah masuk dalam prioritas nasional, dengan dukungan penganggaran yang tengah disiapkan untuk diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Munafri menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menuntaskan tanggung jawab pembebasan lahan tepat waktu agar pembangunan dapat segera dimulai.

“Kami fokus menyelesaikan bagian kami di tahap awal ini. Targetnya jelas, sebelum pertengahan tahun semua sudah rampung,” tegasnya.

Dengan percepatan yang terus dilakukan, kehadiran jembatan kembar Barombong diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan sekitarnya.